Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Efisiensi anggaran dinilai tidak boleh mengorbankan program yang menjadi prioritas pemerintah. Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar setiap bidang yang mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk program literasi, tetap memperoleh dukungan anggaran sehingga target pembangunan dapat berjalan optimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Shayronny Pasie, mengatakan evaluasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) menemukan masih ada sejumlah bidang yang belum mendapatkan dukungan anggaran program secara memadai. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah kota saat menyusun prioritas belanja.
Menurutnya, anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang tersedia, namun sebagian besar masih terserap untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, tunjangan, listrik, dan operasional. Sementara itu, beberapa bidang yang menjalankan program pelayanan kepada masyarakat justru belum memperoleh alokasi yang cukup.
"Bagaimana mereka bisa bekerja maksimal kalau anggarannya tidak tersedia," ungkap Novan, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, salah satu contoh adalah bidang yang menangani peningkatan literasi. Program tersebut membutuhkan dukungan anggaran karena memiliki sejumlah kegiatan yang harus dipenuhi, termasuk pelaksanaan berbagai agenda pengembangan kompetensi dan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
Di sisi lain, terdapat pula bidang yang harus tetap beroperasi di luar jam kerja. Di mana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kebutuhan tersebut dapat dibebankan melalui anggaran lembur sehingga memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai.
Ia mengungkapkan, realisasi anggaran Dispursip hingga semester pertama 2026 telah mencapai sekitar 40 persen. Penyerapan tersebut masih didominasi belanja rutin dan diperkirakan meningkat hingga akhir tahun seiring pembayaran berbagai kewajiban operasional.
Untuk tahun anggaran ini, Dispursip memiliki anggaran sekitar Rp10 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas kebutuhan program.
Meski demikian, Novan menegaskan persoalan utama bukan semata besaran anggaran, melainkan pemerataan alokasi pada setiap bidang agar seluruh program dapat berjalan efektif.
Komisi IV berencana menyampaikan catatan tersebut kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar penyusunan APBD mendatang lebih memperhatikan kebutuhan program yang sejalan dengan visi pembangunan daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
"Jangan sampai bidang-bidang ini ada yang nol. Karena bagaimana dia kerja, berarti prinsip efisiensi kan nggak jalan, itu prinsip pemborosan, karena bidang kan nggak kerja." pungkasnya.