Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Pengelolaan Teras Samarinda tahap dua segmen 2, 3, dan 4 mulai disiapkan menjelang berakhirnya masa pemeliharaan proyek pada Agustus mendatang. Setelah masa tersebut selesai, kawasan itu ditargetkan mulai beroperasi pada September mendatang.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menargetkan kawasan tersebut sudah dapat beroperasi mulai September setelah penetapan pihak pengelola rampung.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun perencanaan untuk diajukan kepada Wali Kota sebagai dasar penetapan pihak yang akan mengelola kawasan tersebut.
"Masa pemeliharaan Teras Samarinda segmen 2, 3, dan 4 berakhir pada Agustus. Mudah-mudahan September sudah bisa kita mulai operasionalkan," kata Marnabas, Selasa (21/7/2026).
Ia mengatakan, pengelola Teras Samarinda tidak otomatis diserahkan kepada pengelola kawasan sebelumnya. Pemerintah masih membuka peluang bagi pihak lain apabila dinilai memiliki konsep pengelolaan yang lebih baik dan mampu meyakinkan pemerintah.
Ia menilai kawasan Teras Samarinda yang terus berkembang membutuhkan pengelolaan yang lebih luas dan profesional agar aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha dapat berjalan optimal.
Sementara itu, untuk lanjutan pembangunan Teras Samarinda tahap dua yang berada di sisi sungai, pemerintah memastikan kawasan tersebut belum akan dibuka untuk umum.
Pekerjaan fisik, seperti pemasangan lantai, sistem elektrikal, hingga jalur pedestrian di sisi darat masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada akhir Desember tahun ini.
Meski demikian, Marnabas mengaku masih menemukan masyarakat yang telah memasuki area proyek yang belum selesai. Kondisi tersebut dinilai berisiko karena kawasan tersebut belum memiliki pengelola maupun sistem pengamanan.
Selain itu, pemerintah juga akan mengecek kembali keberadaan dermaga kayu di kawasan segmen 4. Menurut Marnabas, bangunan tersebut berpotensi mengganggu fungsi pedestrian sehingga akan dievaluasi bersama Dinas PUPR untuk menentukan langkah penanganannya.
"Saat ini belum ada yang mengelola, jadi akan kami minta PUPR segera mengevaluasi," tegasnya.