Daya Beli Masyarakat Melemah, Pertumbuhan Kendaraan Baru di Nunukan Melambat

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Petugas UPTD Bapenda Kaltara Wilker Nunukan saat mendata secara langsung kendaraan di Nunukan. (Foto: Diansyah/Pusaranmedia.com)
Petugas UPTD Bapenda Kaltara Wilker Nunukan saat mendata secara langsung kendaraan di Nunukan. (Foto: Diansyah/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Daya Beli Masyarakat Melemah, Pertumbuhan Kendaraan Baru di Nunukan Melambat

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Petugas UPTD Bapenda Kaltara Wilker Nunukan saat mendata secara langsung kendaraan di Nunukan. (Foto: Diansyah/Pusaranmedia.com)
Petugas UPTD Bapenda Kaltara Wilker Nunukan saat mendata secara langsung kendaraan di Nunukan. (Foto: Diansyah/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Daya Beli Masyarakat Melemah, Pertumbuhan Kendaraan Baru di Nunukan Melambat

Petugas UPTD Bapenda Kaltara Wilker Nunukan saat mendata secara langsung kendaraan di Nunukan. (Foto: Diansyah/Pusaranmedia.com)

Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan 

NUNUKAN – Pertumbuhan kendaraan baru di Kabupaten Nunukan menunjukkan perlambatan sepanjang 2026. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu indikator perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah dinamika perekonomian daerah.

Data UPTD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kelas A Wilayah Nunukan mencatat jumlah kendaraan yang terdaftar pada 2024 mencapai 60.984 unit. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 66.549 unit pada 2025.

Namun, tren pertumbuhan tersebut mulai melambat pada 2026. Hingga Juli 2026, penambahan kendaraan baru tercatat sekitar 13.700 unit.

Kepala UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan, Samsul, mengatakan perlambatan tersebut diduga berkaitan dengan kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Menurutnya, meskipun sejumlah harga komoditas unggulan, seperti kelapa sawit dan rumput laut, mulai menunjukkan perbaikan, masyarakat kini cenderung lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran rumah tangga.

"Melihat kondisi saat ini, masyarakat tampaknya lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan membeli kendaraan baru," ujar Samsul.

Kondisi ekonomi masyarakat Nunukan juga dipengaruhi karakteristik daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagian kebutuhan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari negara tetangga tersebut.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia serta perubahan harga barang turut memengaruhi kemampuan belanja masyarakat. Situasi itu kemudian berdampak pada keputusan masyarakat dalam melakukan pembelian barang bernilai besar, termasuk kendaraan bermotor.

Di tengah kondisi tersebut, sebagian masyarakat memilih mempertahankan kendaraan yang telah dimiliki. Sebagian lainnya beralih ke kendaraan bekas yang dinilai lebih terjangkau dan ekonomis dibandingkan membeli kendaraan baru.

Perubahan tersebut menjadi gambaran adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat Nunukan. Jika sebelumnya peningkatan harga komoditas dapat mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian kendaraan baru, kini keputusan tersebut cenderung dipertimbangkan secara lebih matang dengan menyesuaikan kondisi keuangan keluarga.

Selain mencermati perkembangan jumlah kendaraan baru, UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan juga mengingatkan masyarakat terkait kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Bapenda mencatat masih terdapat kendaraan yang beroperasi di wilayah Nunukan tetapi menggunakan pelat nomor luar daerah. Kendaraan tersebut belum tercatat sebagai objek pajak daerah di Nunukan.

Karena itu, pemilik kendaraan yang telah menetap dan menggunakan kendaraannya di Nunukan diimbau segera melakukan mutasi kendaraan. Langkah tersebut dinilai penting agar kendaraan yang digunakan di daerah dapat tercatat sebagai objek pajak sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan agar lebih mudah diakses masyarakat. Optimalisasi pelayanan tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.