Reporter: Adi Kade | Editor: Buniyamin 

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melakukan mitigasi risiko bencana kekeringan menjelang puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. 

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengatakan pemerintah daerah telah melakukan rapat koordinasi mitigasi risiko bencana kekeringan akibat kemarau bersama Polres PPU, Kodim 0913/PPU, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka (AMDT) PPU dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

“Hari ini kami sudah rapat koordinasi lintas sektoral untuk mitigasi risiko bencana kekeringan. BMKG memperkirakan puncak kemarau terjadi bulan Agustus,” kata Tohar, Rabu (22/7/2026). 

Ia menekankan, rapat koordinasi lintas sektoral perlu dilakukan dalam rangka penguatan persiapan menghadapi risiko bencana kekeringan akibat musim kemarau.

Untuk itu, perlu dirumuskan langkah-langkah untuk menghadapi ancaman El Nino, apalagi dua pekan terakhir ini telah terjadi beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Benuo Taka. 

Meskipun luasan lahan terbakar di beberapa titik rata-rata di bawah satu hektare, tetapi perlu dilakukan langkah pencegahan dan penanganan agar kebakaran hutan dan lahan tidak meluas. 

“Selain karhutla, kita juga mengantisipasi krisis air baku Perumda AMDT PPU. Sebab, debit air Sungai Lawe-Lawe yang menjadi sumber air baku telah mengalami penurunan yang cukup derastis, sehingga kolam retensi akan alirkan airnya ke Sungai Lawe-Lawe agar kebutuhan air baku tetap mencukupi,” ujarnya. 

 Ia menekankan, pemerintah daerah berencana membentuk posko bencana untuk menghadapi risiko kekeringan. 

“Jadi, nanti ada pembagian tugas sesuai dengan standar operasional prosedur, penguatan sistem peringatan dini, kesiapan logistik, optimalisasi personel dan peralatan, pemetaan wilayah yang rawan kekeringan serta peningkatan sinergitas lintas instansi,” pungkasnya.