Reporter : Herdiansyah l Editor : Buniyamin 

SAMARINDA – Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsodjo menantang DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk turun langsung menyelidiki dugaan penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Menurut Purwadi, langkah pengawasan harus dilakukan secara langsung tanpa pengawalan maupun pencitraan agar kondisi di lapangan dapat terlihat apa adanya.

Ia bahkan mengusulkan agar Gubernur Kaltim melakukan inspeksi mendadak secara diam-diam, tanpa rombongan maupun pengawalan untuk mengetahui praktik distribusi BBM yang sebenarnya.

"Sekali-kali pemerintah perlu sidak langsung di lapangan. Liat bagaimana masyarakat berjuang untuk mendapatkan bahan bakar di SPBU, " pintanya.

Purwadi menilai persoalan distribusi BBM yang terus berulang bukanlah masalah yang sulit diselesaikan. Sebab, persoalan tersebut justru terkesan dibiarkan berlarut-larut oleh para pemangku kebijakan.

Ia menduga terdapat kekhawatiran untuk menindak pihak-pihak yang diduga bermain dalam tata kelola distribusi BBM.

"Ini persoalan yang sedang ramai menimpah masyarakat. Pemerintah harus bisa melihat persoalan tersebut dengan serius, " katanya. 

Lebih lanjut, Purwadi menilai penyelesaian persoalan distribusi BBM seharusnya tidak diarahkan pada kebijakan yang dinilainya bersifat diskriminatif, seperti pembatasan berdasarkan pelat nomor kendaraan.

Sebaliknya, ia mendorong adanya pembenahan sistem distribusi melalui digitalisasi yang lebih transparan dan akuntabel.

"Penerapan sistem digital dalam pengawasan distribusi BBM akan mempersempit ruang terjadinya penyimpangan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyaluran energi bersubsidi kepada masyarakat," tutupnya.