Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperkuat komitmen mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) melalui Rapat Gugus Tugas KLA dan Advokasi Perlindungan Anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Auditorium Balaikota, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 ini diikuti unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak.
Plt Kepala DP3AKB Kota Balikpapan, Nursyamsiarni Djufril Larose mengatakan rapat tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Mengusung tema "Anak Terlindungi, Anak Bahagia, Indonesia Maju", HAN menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh pihak bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama.
"Hari Anak Nasional adalah momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menghadirkan lingkungan yang aman, ramah, inklusif, dan penuh kasih bagi setiap anak. Anak-anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, berkreasi, serta mengembangkan potensi terbaiknya," ucap Nur sapaannya.
Menurutnya, keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter anak. Dukungan orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, serta berakhlak mulia.
Dalam rapat tersebut, DP3AKB juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kota Layak Anak, termasuk penguatan koordinasi antarinstansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hingga Juli 2026, DP3AKB mencatat terdapat 132 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani. Sementara pada 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 220 kasus, meningkat dibandingkan 155 kasus pada 2023.
Nur menjelaskan peningkatan laporan sekitar 15-20 persen dibanding tahun sebelumnya lebih dipengaruhi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor daripada bertambahnya angka kejadian.
"Fenomena ini seperti gunung es. Dulu yang terlihat hanya sedikit, tetapi sebenarnya banyak yang tidak terungkap. Sekarang, dengan keterbukaan informasi dan kemudahan akses pelaporan, masyarakat lebih berani melaporkan," katanya.
Selain evaluasi penanganan kasus, DP3AKB juga menegaskan komitmennya memperkuat layanan pendampingan psikolog melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta memperluas edukasi pencegahan kekerasan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
"Pendampingan psikolog sudah tersedia, dan kami juga aktif turun ke sekolah-sekolah memberikan edukasi bersama berbagai pihak," pungkasnya.