Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengambil sikap tegas terhadap aktivitas angkutan batu bara di Sungai Mahakam.
Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah penutupan jalur angkutan batu bara yang dinilai belum memberikan manfaat signifikan bagi daerah.
Tuntutan tersebut disampaikan saat HMI menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kukar dan DPRD Kukar, Kamis (23/7/2026).
Dalam orasinya, massa aksi menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari aktivitas pengangkutan batubara di Sungai Mahakam tidak sebanding dengan besarnya nilai komoditas yang setiap hari melintas di wilayah tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah mengatakan setiap harinya sejumlah kapal tongkang mengangkut batu bara dengan nilai muatan diperkirakan mencapai Rp1 miliar hingga Rp5 miliar per kapal.
Menurutnya, kondisi itu menjadi ironi karena Kukar merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Kalimantan Timur (Kaltim), tapi kemampuan fiskal daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
“PAD kita masih di bawah Rp1 triliun, sementara dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat juga belum maksimal. Sebagai daerah penghasil, seharusnya kita memiliki posisi tawar yang lebih kuat kepada pemerintah pusat,” ujar Zulhansyah.
Ia berpendapat tingginya aktivitas distribusi batu bara melalui Sungai Mahakam semestinya berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Dengan demikian, hasil dari pemanfaatan sumber daya alam dapat dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
“Daerah kita sampai hari ini masih bergantung pada dana transfer yang berasal dari industri ekstraktif, padahal sektor itu sendiri memiliki keterbatasan,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kukar, Muhammad Iriyanto mengatakan seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi ini akan diteruskan kepada kepala daerah untuk menjadi bahan pertimbangan.
Ia mengatakan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah tidak dapat menemui massa karena telah memiliki agenda kedinasan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
“Hari ini saya menerima dan akan menyampaikan seluruh aspirasi yang dibawa HMI kepada pimpinan daerah. Tapi, keputusan terkait tuntutan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah,” ujarnya.