Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menetapkan status Tanggap Darurat selama 14 hari menyusul bencana hidrometeorologi berupa tanah longsor yang memutus total akses jalan menuju Kecamatan Krayan Selatan, khususnya wilayah Long Layu.
Penetapan status tersebut dilakukan sebagai langkah cepat pemerintah dalam menangani dampak bencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah terputusnya akses transportasi darat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Nunukan, Hermanus saat melepas penerbangan pesawat yang membawa bantuan logistik berupa sembako dari Bandara Nunukan menuju Krayan Selatan.
Bencana tanah longsor terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan yang melanda wilayah Krayan. Kondisi tersebut menyebabkan ruas Jalan Lingkar Krayan yang menjadi satu-satunya jalur darat penghubung antara Long Bawan dan Long Layu terputus total.
Terputusnya akses tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap distribusi kebutuhan pokok.
Masyarakat di Long Layu kini menghadapi keterbatasan akses untuk mendapatkan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari, sehingga pemerintah harus mengambil langkah alternatif melalui jalur udara.
Berdasarkan data terkini, sedikitnya 1.507 jiwa atau sekitar 460 Kepala Keluarga (KK) terdampak akibat terputusnya akses transportasi darat tersebut.
Hermanus menegaskan, pemkab memberikan perhatian penuh terhadap keselamatan masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat.
Pemkab Nunukan juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemerintah Pusat untuk memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
"Secara kewenangan dampak sosial, Pemkab Nunukan memiliki peran utama. Namun, untuk status Jalan Lingkar Krayan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Saat ini Pemkab terus berkoordinasi agar ada penanganan jangka pendek di masa darurat serta penanganan jangka panjang yang permanen," tegas Hermanus.
Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut memberikan bantuan logistik dengan total bobot mencapai lebih dari empat ton untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Tenaga Ahli Kepala BNPB, Kolonel Purn Agus Marsanto, mengatakan bantuan yang disalurkan memiliki nilai sekitar Rp200 juta. Bantuan tersebut terdiri atas paket sembako atau bahan pokok, susu, serta hygiene kit atau perlengkapan kebersihan.
Mengingat akses darat menuju Krayan Selatan tidak dapat dilalui, seluruh bantuan harus dikirim menggunakan jalur udara melalui penerbangan pesawat komersial.
"Meskipun biaya transportasi udara cukup tinggi, ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk membantu masyarakat di wilayah perbatasan. Keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga Krayan Selatan adalah prioritas utama kami," ungkap Agus.
Pengiriman bantuan logistik tidak dilakukan dalam satu kali penerbangan. Distribusi dilakukan secara bertahap melalui beberapa sorti penerbangan dari Nunukan menuju Krayan Selatan, menyesuaikan keterbatasan kapasitas angkut armada udara.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan bencana di wilayah perbatasan. Terputusnya jalur darat membuat distribusi logistik membutuhkan biaya dan waktu lebih besar. Namun, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas selama masa tanggap darurat berlangsung.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, H Asmar, menjelaskan bahwa status tanggap darurat selama 14 hari akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan, terutama faktor cuaca dan hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Jika distribusi logistik belum terserap secara menyeluruh atau kondisi cuaca memburuk, masa tanggap darurat akan diperpanjang. Di sisi lain, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltara terus dimaksimalkan untuk langkah perbaikan teknis jalan pascabencana," jelas Asmar.
Pemerintah berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga upaya penanganan dan perbaikan akses transportasi dapat dilakukan. Selain penanganan darurat, pemerintah juga didorong untuk memastikan adanya solusi permanen terhadap jalur penghubung antarkawasan di Krayan, mengingat akses tersebut menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok di wilayah perbatasan.