Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN – Upaya memperkuat perlindungan dan pendampingan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhadapan dengan hukum di Malaysia terus dilakukan Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau.

Salah satunya dengan memperkuat koordinasi bersama retainer lawyer untuk mengevaluasi penanganan berbagai perkara hukum yang melibatkan WNI di wilayah kerja KRI Tawau.

Langkah tersebut dilakukan setelah Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan WNI KRI Tawau bersama Atase Hukum Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur melaksanakan kunjungan ke Penjara Tawau.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama retainer lawyer.

Kepala KRI Tawau, Dino Nurwahyudin, menilai penguatan koordinasi dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum menjadi bagian penting dalam memastikan setiap WNI yang menghadapi persoalan hukum di Sabah memperoleh pendampingan secara optimal.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Satgas Pelindungan WNI bersama retainer lawyer melakukan evaluasi mendalam terhadap sejumlah perkara yang selama ini ditangani KRI Tawau. 

Pembahasan tidak hanya menyangkut perkembangan kasus, tetapi juga menyoroti strategi pendampingan hukum, berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penanganan perkara, serta langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi.

Evaluasi ini menjadi penting mengingat persoalan hukum yang dihadapi WNI di Sabah memiliki karakteristik yang beragam. Mulai dari proses hukum yang sedang berjalan hingga kebutuhan pendampingan dan pemenuhan hak-hak WNI selama menjalani proses hukum di Malaysia.

Menurut Dino, sinergi antara KRI Tawau, KBRI Kuala Lumpur dan retainer lawyer menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat upaya negara memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri.

Melalui koordinasi yang lebih intensif, setiap perkembangan perkara dapat dipantau secara lebih terarah dan kebutuhan pendampingan hukum bagi WNI dapat segera diidentifikasi. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan perlindungan WNI berjalan secara efektif sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Perlindungan WNI, khususnya bagi mereka yang berhadapan dengan hukum, membutuhkan koordinasi yang kuat dan berkelanjutan. Untuk itu, evaluasi bersama menjadi penting untuk melihat sejauh mana pendampingan yang diberikan telah berjalan efektif dan apa saja yang masih perlu diperkuat,” tegasnya.

Selain mengevaluasi berbagai perkara yang telah ditangani, pertemuan tersebut juga membahas peluang keterlibatan retainer lawyer KRI Tawau dalam Sabah Law Society.

Keterlibatan dalam organisasi profesi hukum tersebut dinilai dapat memberikan manfaat strategis dalam memperluas jejaring profesional sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap perkembangan regulasi, kebijakan dan praktik hukum yang berkembang di Sabah.

Dengan jejaring yang semakin kuat, KRI Tawau diharapkan dapat memperoleh dukungan dan akses informasi hukum yang lebih baik dalam menangani persoalan yang melibatkan WNI.

Pada saat yang sama, pemahaman yang lebih mendalam terhadap sistem dan praktik hukum setempat dapat mendukung peningkatan kualitas layanan bantuan hukum bagi WNI.

Dino menegaskan, perlindungan WNI tidak hanya dilakukan ketika persoalan telah muncul, tetapi juga membutuhkan langkah-langkah penguatan sistem, koordinasi, dan jejaring sejak awal. 

Untuk itu, komunikasi yang berkelanjutan dengan retainer lawyer dan berbagai pemangku kepentingan di Sabah menjadi bagian penting dari strategi KRI Tawau dalam menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan WNI.

“Koordinasi dan jejaring yang kuat akan menjadi modal penting dalam memberikan pendampingan yang lebih baik kepada WNI. Kami ingin memastikan setiap WNI yang menghadapi persoalan hukum mendapatkan perhatian dan pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.