Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memutuskan walk out dari Rapat Paripurna ke-14 Masa Sidang III DPRD Kukar dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Selasa (28/7/2026).
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Andi Faisal, menjelaskan keputusan tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, fraksi membutuhkan waktu untuk melakukan pembahasan internal secara lebih mendalam mengingat dokumen KUA-PPAS 2027 akan menjadi dasar penyusunan APBD tahun depan.
“Kami mencoba merapatkan kembali secara internal fraksi terkait pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Yang dibahas ini 2027 dan sangat krusial, sehingga kami memilih pelan dan tidak tergesa-gesa agar hasilnya benar-benar maksimal,” ujar Andi.
Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah agenda strategis yang perlu dicermati, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai dan berbagai program prioritas daerah.
“Ada beberapa agenda besar yang berkaitan dengan pegawai dan kebutuhan lainnya. Itu yang sedang kami coba carikan solusi terbaiknya,” katanya.
Andi menegaskan keputusan walk out tidak boleh dimaknai sebagai sikap yang berseberangan dengan pemerintah daerah. Fraksi PDI Perjuangan, kata dia, tetap mendukung jalannya pemerintahan dan program pembangunan di Kabupaten Kukar.
Ia menjelaskan, fraksi telah mempelajari dokumen yang disampaikan, namun kondisi fiskal daerah yang dinilai cukup ketat membuat pihaknya merasa perlu memberikan sejumlah masukan agar penyusunan anggaran lebih tepat sasaran.
“Nanti hasilnya akan kami komunikasikan kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan saran dari PDI Perjuangan bisa dipakai oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Andi, pembahasan yang matang diperlukan agar pelaksanaan APBD 2027 tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia juga menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tetap berkomitmen mendukung program Kukar Idaman Terbaik.
Lebih lanjut, Andi mengungkapkan dokumen KUA-PPAS baru diterima pihaknya pada hari pelaksanaan rapat paripurna. Karena itu, tim ahli fraksi masih melakukan telaah terhadap sejumlah substansi yang dinilai perlu dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Saya baru menerima materinya tadi. Tim ahli kami juga mencoba mengoreksi dan ada beberapa hal yang memang perlu didiskusikan lebih lanjut, terutama dengan TAPD,” ucapnya.
Ia berharap pembahasan KUA-PPAS dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan pada 2027, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang diperkirakan masih cukup terbatas.
Meski demikian, Andi memastikan pembahasan internal fraksi akan segera dirampungkan agar proses pembahasan KUA-PPAS dapat kembali dilanjutkan.
“Yang pasti, dalam waktu dekat kami akan menyelesaikan pembahasan KUA Tahun Anggaran 2027,” katanya.
Ia mengakui belum dapat menyampaikan secara rinci poin-poin yang menjadi perhatian fraksi karena dokumen tersebut masih dalam tahap kajian dan penyempurnaan bersama tim ahli.
Di akhir keterangannya, Andi menegaskan bahwa keputusan walk out merupakan hasil keputusan internal fraksi sekaligus bentuk pelaksanaan amanah partai yang harus dijalankannya sebagai Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan.
“Keputusan ini juga merupakan amanah partai yang saya jalankan selaku Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan,” pungkasnya.