Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Antrean panjang kendaraan pengangkut Biosolar di sejumlah SPBU Kota Samarinda mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) menyiapkan skema baru penyaluran BBM bersubsidi.
Nantinya, kendaraan tidak lagi langsung mengantre di SPBU, melainkan harus mengambil nomor antrean di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub di kawasan Ring Road, Air Hitam, Samarinda Ulu.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan skema tersebut bertujuan memastikan hanya kendaraan yang memenuhi persyaratan administrasi dan masih laik jalan yang dapat membeli Biosolar bersubsidi.
Menurutnya, kendaraan yang masa berlaku KIR-nya telah habis dipastikan tidak akan memperoleh nomor antrean.
Selain itu, fuel card milik kendaraan tersebut juga akan ditahan hingga pemilik melengkapi kewajibannya.
"Kalau KIR-nya sudah mati, kami pastikan fuel cardnya kami tahan dan kami tidak akan memberikan nomor antrean," tegas Manalu.
Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat bersama sejumlah pihak hari ini, Rabu (29/7/2027).
Menurutnya, Dishub merupakan instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengujian kendaraan bermotor sehingga dinilai paling tepat melakukan verifikasi sebelum kendaraan memperoleh akses membeli BBM subsidi.
Tak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, Dishub juga menyiapkan sistem pencatatan distribusi Biosolar di SPBU yang melayani penjualan BBM subsidi di Samarinda.
Setiap pengemudi nantinya akan diminta menentukan SPBU tujuan saat mengambil nomor antrean.
Data tersebut akan dicatat untuk memantau kuota masing-masing SPBU sehingga antrean dapat tersebar lebih merata.
"Kalau misalnya kuota di satu SPBU sudah penuh, nanti kami arahkan ke tujuh SPBU lainnya," terangnya.
Dalam pengawasan sebelumnya, Dishub juga menemukan dugaan pemalsuan dokumen KIR.
Modus yang ditemukan beragam, mulai dari barcode yang mengarah ke laman di luar situs resmi Kementerian Perhubungan hingga perubahan tanggal masa berlaku menggunakan ketikan berbeda.
"Barcode-nya bisa dipindai, ternyata tautannya bukan website resmi Kementerian Perhubungan. Ada juga yang tanggalnya diubah dengan cara diketik, dari jenis hurufnya sudah berbeda," ungkapnya.
Temuan tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti, termasuk menelusuri kemungkinan adanya praktik percaloan dalam penerbitan dokumen KIR.
Ia menilai masih banyak kendaraan yang enggan mengikuti uji KIR karena telah dimodifikasi, seperti memperpanjang sasis atau meninggikan bak sehingga tidak lagi memenuhi standar laik jalan.
"Kami inginkan kendaraan yang mendapatkan BBM subsidi adalah kendaraan yang benar-benar layak jalan," pungkasnya.