Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN – Persoalan penanganan bencana tanah longsor di Kecamatan Krayan Selatan, kini menghadapi tantangan baru. 

Bukan karena minimnya bantuan, melainkan terbatasnya akses untuk mengirimkan logistik ke wilayah terdampak yang hingga kini masih sulit dijangkau.

Hingga Selasa (28/7/2026), distribusi bantuan melalui jalur udara baru dapat dilakukan sebanyak dua kali penerbangan.

Lebih dari empat ton bantuan yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan masih tertahan di Nunukan dan menunggu jadwal penerbangan berikutnya.

Kondisi tersebut menjadi gambaran betapa sulitnya penanganan bencana di wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan akses transportasi.

Di tengah kebutuhan masyarakat terdampak yang harus segera dipenuhi, distribusi bantuan justru harus menyesuaikan dengan ketersediaan jadwal penerbangan dan kapasitas angkut pesawat.

Kasubid Penyelamatan dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, Hasanuddin mengatakan keterbatasan jadwal penerbangan menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pengiriman bantuan ke Krayan Selatan.

“Bantuan baru dua sorti yang bisa diangkut karena terbatasnya jadwal penerbangan pesawat,” ujar Hasanuddin.

Menurutnya, bantuan yang belum terkirim merupakan logistik yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. 

Namun, seluruh bantuan tersebut belum dapat diberangkatkan dalam satu waktu karena pesawat yang melayani rute menuju Krayan Selatan memiliki jadwal penerbangan reguler dengan kapasitas angkut yang terbatas.

Akibatnya, proses distribusi harus dilakukan secara bertahap. Bantuan yang seharusnya dapat segera bergerak menuju lokasi bencana masih harus menunggu ruang angkut yang tersedia pada penerbangan berikutnya.

BPBD Nunukan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan BNPB kini terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi agar frekuensi penerbangan menuju Krayan Selatan dapat ditambah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pengiriman logistik yang masih tertahan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

“Kami bersama provinsi dan BNPB terus berkoordinasi untuk mendapatkan tambahan jadwal penerbangan agar bantuan yang masih tertahan bisa segera diberangkatkan,” katanya.

Persoalan distribusi bantuan semakin kompleks karena jalur darat menuju Krayan Selatan juga belum dapat diandalkan sebagai jalur utama pengiriman logistik.

Kondisi ruas jalan yang terdampak longsor dan mengalami kerusakan membuat perjalanan darat menjadi sulit dan berisiko.

Dalam situasi tersebut, transportasi udara menjadi pilihan yang paling memungkinkan untuk memastikan bantuan tetap dapat menjangkau masyarakat. Tapi, keterbatasan jadwal dan daya angkut pesawat membuat distribusi logistik tidak dapat dilakukan secara cepat dan sekaligus.

“Karena kondisi jalan yang semakin rusak, kita tidak menunggu jalan baik untuk distribusi. Kita terus upayakan distribusi lewat udara langsung ke Krayan Selatan,” tegas Hasanuddin.

Situasi ini sekaligus memperlihatkan persoalan klasik yang masih dihadapi wilayah pedalaman dan perbatasan Nunukan. Ketika bencana terjadi dan akses darat terputus, distribusi bantuan sangat bergantung pada transportasi udara yang jumlah penerbangan serta kapasitas angkutnya terbatas.

Di satu sisi, pemerintah telah menyiapkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak. Di sisi lain, kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur membuat bantuan tersebut tidak dapat langsung diterima oleh warga yang membutuhkan.

Karena itu, percepatan distribusi bantuan menjadi perhatian utama dalam penanganan tanggap darurat di Krayan Selatan.

BPBD berharap tambahan jadwal penerbangan dapat segera diperoleh sehingga lebih dari empat ton logistik yang masih tertahan di Nunukan dapat segera dikirimkan ke wilayah terdampak.

“Kita berharap akses di Krayan bisa segera ditangani dan segera dikerjakan,” pungkasnya.