Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Sidang III DPRD Kukar yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Selasa (28/7/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD tersebut, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri memaparkan hingga semester pertama 2026 realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.617.476.559.623,38 atau 34,47 persen dari target APBD sebesar Rp7.593.272.208.557.
Sementara prognosis pendapatan untuk enam bulan berikutnya diperkirakan mencapai Rp3.143.247.224.389,62 atau 41,40 persen.
Dengan demikian, estimasi realisasi pendapatan daerah hingga akhir 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 75 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Realisasi pendapatan semester pertama Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,617 triliun atau 34,47 persen dari target anggaran. Prognosis enam bulan berikutnya diperkirakan sebesar Rp3,143 triliun atau 41,40 persen. Apabila dijumlahkan, estimasi realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar 75 persen dari target APBD 2026,” ujar Aulia.
Bupati menjelaskan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 30 Juni 2026 telah mencapai 31,66 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2.268.723.259.352 atau 36,30 persen dari target APBD.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Daerah pada semester pertama mencapai 32,60 persen dari total anggaran.
Setelah kewajiban utang tahun 2025 dimasukkan ke dalam APBD, total anggaran belanja meningkat dari Rp7,59 triliun menjadi Rp8,08 triliun, termasuk pembiayaan melalui Bankaltimtara.
Realisasi Belanja Operasi tercatat sebesar 31,52 persen dari total anggaran Rp5,85 triliun, sedangkan Belanja Modal mencapai Rp545,29 miliar atau sekitar 36 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1,50 triliun.
Untuk Belanja Tidak Terduga (BTT), Aulia menyebut hingga semester pertama belum terdapat realisasi dari total anggaran sebesar Rp10 miliar.
Namun, pemerintah daerah berencana menggunakan lebih dari Rp4 miliar dari anggaran tersebut untuk membangun kembali SD yang terbakar di Kecamatan Loa Janan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan.
“Belanja Tidak Terduga rencananya akan digunakan sekitar Rp4 miliar lebih untuk penanganan pembangunan kembali sekolah yang mengalami kebakaran di Loa Janan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung,” katanya.
Selain itu, Pemkab Kukar telah mengakomodasi pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp819,58 miliar dari total kewajiban Rp823,32 miliar.
Selisih pembayaran terjadi karena masih terdapat pihak ketiga yang belum mengajukan penagihan meski proses reviu telah selesai.
Dalam paparannya, Aulia juga menjelaskan prognosis pendapatan daerah disusun berdasarkan tren realisasi pendapatan tiga tahun terakhir, proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta adanya penurunan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sementara prognosis belanja untuk enam bulan ke depan diperkirakan mencapai Rp3.450.943.854.962,42, setelah memperhitungkan koreksi pengurangan anggaran hampir Rp2 triliun sebagai dampak penurunan proyeksi pendapatan pada APBD Perubahan 2026.
Meski demikian, Aulia mengungkapkan masih terdapat potensi tambahan pendapatan yang belum dimasukkan dalam prognosis.
Ia menyebut Kabupaten Kukar memiliki potensi kurang bayar dari pemerintah pusat sebesar Rp3 triliun. Kemudian, terdapat kelebihan bayar sekitar Rp600 miliar, sehingga secara perhitungan masih terdapat potensi tambahan pendapatan sekitar Rp2,4 triliun.
Namun hingga kini, potensi tersebut belum dapat dimasukkan ke dalam proyeksi karena Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang menjadi dasar penyaluran dana tersebut belum diterbitkan.
“Kami belum berani memasukkan potensi pendapatan tersebut ke dalam prognosis karena KMK yang menjadi dasar penyalurannya belum diterbitkan. Mudah-mudahan pada saat penyusunan APBD Perubahan nanti kita mendapatkan kabar baik sehingga prognosis pendapatan bisa menjadi lebih baik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Aulia juga menyampaikan bahwa pembiayaan neto Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp490 miliar bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Menutup penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa meskipun kondisi fiskal daerah mengalami penurunan, Pemerintah Kabupaten Kukar tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Meskipun kondisi anggaran kita mengalami penurunan, jangan meragukan komitmen kami untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Kukar. Jangan pula meragukan komitmen kami untuk memperhatikan kesejahteraan anggota DPRD, sebab anggota DPRD juga merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Kukar,” tutupnya.