Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyayangkan keputusan Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD Kukar yang memilih meninggalkan Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang III saat pembahasan awal Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (28/7/2026).
Sebelum agenda dimulai, belasan anggota Fraksi PDI-P keluar dari Ruang Sidang Utama DPRD Kukar. Sikap tersebut disampaikan secara resmi oleh Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kukar, Sugeng Hariyadi, yang menyatakan fraksinya belum dapat mengikuti rapat karena tidak ingin proses pembahasan dilakukan secara tergesa-gesa.
Menanggapi hal itu, Aulia menilai keputusan tersebut patut disayangkan karena rapat paripurna yang digelar baru memasuki tahap penyampaian rancangan kebijakan dari pemerintah daerah, bukan pembahasan maupun pengambilan keputusan.
Menurutnya, forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memaparkan arah pembangunan Kabupaten Kukar melalui visi Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030 yang akan dijabarkan dalam program dan anggaran tahun 2027.
“Semua orang tahu bahwa visi besar Kabupaten Kukar adalah Kukar Idaman Terbaik. Kebijakan yang kami sampaikan juga seluruhnya mengarah pada Kukar Idaman Terbaik,” ujar Aulia usai rapat paripurna.
Ia menjelaskan, penyampaian rancangan KUA-PPAS merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan APBD. Karena itu, menurutnya, seluruh fraksi semestinya mendengarkan terlebih dahulu materi yang dipaparkan pemerintah sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.
“Kalau ada yang tidak mau mendengarkan penyampaian terkait Kukar Idaman Terbaik, tentu kami juga kurang memahami apakah itu mendukung atau tidak mendukung visi besar Kukar Idaman Terbaik untuk periode 2025–2030,” katanya.
Meski demikian, Aulia menegaskan pemerintah daerah tetap menghormati keputusan politik yang diambil setiap fraksi di DPRD. Ia menyebut sikap tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihargai.
“Namun itu kembali kepada masing-masing pihak karena hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kebijakan,” ucapnya.
Walaupun diwarnai aksi walk out, rapat paripurna tetap dilanjutkan bersama fraksi-fraksi lain yang tetap berada di ruang sidang. Penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD 2027 berlangsung hingga selesai tanpa kendala.
“Alhamdulillah proses penyampaian itu bisa berjalan dengan baik dan lancar,” tuturnya.
Aulia kembali menekankan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memaksa anggota fraksi tetap mengikuti jalannya rapat.
“Kami tidak memiliki kewenangan untuk menahan Fraksi PDI Perjuangan untuk tetap berada di dalam ruangan paripurna,” katanya.
Rapat Paripurna Ke-14 tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027. Melalui agenda itu, pemerintah daerah menyampaikan arah kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD.