Pelayanan Publik dan Pengawasan Pembangunan Antar Pemkab dan DPRD Kutim Raih Penghargaan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
3 menit baca
Ketua DPRD Kutim, Jimmi (foto kiri) dan Kadis Kominfo Kutim, Ronny Bonar (kanan) saat menerima penghargaan. (Foto: Dok Prokopim Kutim)
Ketua DPRD Kutim, Jimmi (foto kiri) dan Kadis Kominfo Kutim, Ronny Bonar (kanan) saat menerima penghargaan. (Foto: Dok Prokopim Kutim)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pelayanan Publik dan Pengawasan Pembangunan Antar Pemkab dan DPRD Kutim Raih Penghargaan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
3 menit baca
Ketua DPRD Kutim, Jimmi (foto kiri) dan Kadis Kominfo Kutim, Ronny Bonar (kanan) saat menerima penghargaan. (Foto: Dok Prokopim Kutim)
Ketua DPRD Kutim, Jimmi (foto kiri) dan Kadis Kominfo Kutim, Ronny Bonar (kanan) saat menerima penghargaan. (Foto: Dok Prokopim Kutim)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pelayanan Publik dan Pengawasan Pembangunan Antar Pemkab dan DPRD Kutim Raih Penghargaan

Ketua DPRD Kutim, Jimmi (foto kiri) dan Kadis Kominfo Kutim, Ronny Bonar (kanan) saat menerima penghargaan. (Foto: Dok Prokopim Kutim)

Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin 

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kutai Timur (Kutim) menerima penghargaan dalam ajang Tribun Kaltim Award 2026 yang digelar bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Tribun Kaltim di Ballroom Nusantara Hotel MaxOne, Balikpapan. 

Penghargaan tersebut diberikan atas capaian di bidang pelayanan publik dan kontribusi dalam pengawasan pembangunan daerah.

Penghargaan yang diterima Pemkab Kutim berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang terbuka dan bebas dari praktik suap serta perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan guru. 

Sementara Ketua DPRD Kutim, Jimmi menerima penghargaan atas perannya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pembangunan.

Atas nama Pemkab Kutim, penghargaan diterima Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar H. Siburian yang hadir mewakili Bupati dan Wakil Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi.

Ronny mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

"Memang itulah komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya secara terbuka, transparan, dan berusaha semaksimal mungkin tidak ada pembiayaan," katanya.

Menurutnya, keterbukaan dan transparansi merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu, Pemkab Kutim terus berupaya memperkuat sistem birokrasi guna mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik.

“Pemkab Kutim mencoba komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti maladministrasi. Selama ini apa yang dilakukan pemerintah dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Ardiansyah Sulaiman -Mahyunadi memberikan kontribusi yang besar untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan dan terbuka," ujarnya.

Pemkab Kutim juga tengah mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintahan sekaligus memangkas waktu dan biaya pelayanan.

"Kita berharap dengan adanya transformasi digital masyarakat terbiasa dalam pemanfaatan digital semaksimal mungkin, sehingga dapat memberikan dampak yang positif, di mana dalam pelayanannya tidak lagi harus berkunjung, tetapi dengan memanfaatkan aplikasi digital dapat menciptakan efisiensi dan mempercepat pelayanan agar masyarakat tidak merasa terbebani," ucapnya.

Jimmi menilai penghargaan yang diterimanya menjadi pengingat bagi lembaga legislatif untuk terus mengawal pelaksanaan pembangunan daerah.

Ia mengatakan fungsi pengawasan DPRD tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran, tetapi juga memastikan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Alhamdulillah, kami dari DPRD tidak menyangka perhatian media begitu besar. Namun, kewajiban kami tidak berhenti di situ. Kami akan terus mengawal pembangunan agar kinerja pemerintah benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur," katanya.

Menurutnya, media massa dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Pengawasan dari publik dinilai menjadi dorongan bagi DPRD untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.

Ia juga menyinggung pelaksanaan pembangunan melalui skema Kontrak Tahun Jamak atau Multi Years Contract (MYC). 

Menurutnya, skema tersebut memberikan waktu yang lebih memadai bagi pelaksana proyek untuk menyelesaikan pekerjaan strategis dengan kualitas yang lebih baik.

"Program multiyears memberikan kesempatan bagi pelaksana untuk memastikan kualitas pekerjaan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Dengan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, DPRD juga memiliki ruang untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap proyek-proyek pembangunan strategis di Kutim.

"Dengan waktu yang cukup, kami memiliki kesempatan untuk mengawasi pembangunan agar berjalan sebaik-baiknya," pungkasnya.