Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Sebanyak 650 peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) resmi dinyatakan lulus setelah mengikuti pelatihan intensif selama enam pekan.
Para lulusan diproyeksikan menjadi penggerak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dalam mendukung program prioritas Presiden.
Upacara penutupan diklat dipimpin Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Krido Pramono di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, Jumat (31/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam membacakan amanat tertulis Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Letjen TNI Tri Budi Utomo.
Dalam amanatnya, para lulusan diminta menjadikan keberhasilan menyelesaikan pendidikan sebagai awal pengabdian yang lebih besar kepada bangsa dan negara.
"Jadikan keberhasilan yang Saudara raih hari ini sebagai awal dari pengabdian yang lebih besar kepada bangsa dan negara," ucap Mayjen TNI Krido dalam keterangannya.
Ia menegaskan, para lulusan SPPI akan menjadi ujung tombak dalam mengawal Program Prioritas Presiden melalui penguatan KDKMP dan KNMP.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas lokal, membuka lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke desa dan kawasan pesisir.
Selama enam minggu mengikuti pendidikan, peserta mendapatkan pembinaan fisik dan mental melalui kedisiplinan militer, sekaligus dibekali kompetensi profesional untuk mengelola koperasi secara modern.
Materi yang diberikan meliputi pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, nilai Bela Negara, kepemimpinan lapangan, hubungan komando dan staf, serta kerja sama tim.
Selain itu, peserta juga memperoleh pembekalan manajerial dan finansial, seperti akuntansi, perpajakan, perencanaan biaya, permodalan, pengawasan, hingga pengelolaan aset.
Di bidang operasional, peserta dibekali materi digitalisasi, strategi pemasaran, model bisnis, dan operasional lapangan yang diperkuat dengan simulasi, praktik lapangan, serta pembinaan fisik secara berkelanjutan.
Mayjen TNI Krido mengingatkan pentingnya tata kelola KDKMP dan KNMP yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah penugasan.
"Sinergi yang kuat antara peserta dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan lokal menjadi kunci utama keberhasilan di daerah penugasan," pungkasnya.