Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memilih memperkuat layanan pendidikan melalui perekrutan Guru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di tengah belum adanya kepastian pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun skema pengadaan guru baru dari pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut kini mulai membuahkan hasil dengan sekitar 400 guru PJLP telah aktif mengajar di sekolah-sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Irfan Taufik mengatakan seluruh guru PJLP yang telah lolos seleksi sudah mulai menjalankan tugasnya sejak Juli 2026. "Sudah mulai masuk mengajar sejak Juli," ucap Irfan, Sabtu (1/8/2026).

Menurutnya, hingga kini sekitar 400 guru PJLP telah direkrut untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik di berbagai sekolah negeri di Balikpapan. "Sekitar 400 guru PJLP yang direkrut Disdikbud Balikpapan," katanya.

Irfan menjelaskan, kontrak guru PJLP berlaku selama satu tahun dan akan diperbarui setiap akhir tahun. 
Penandatanganan kontrak berikutnya dijadwalkan berlangsung pada akhir Desember 2026 untuk masa kerja di 2027.

Guru PJLP menerima penghasilan dengan skema single salary sebesar Rp3,5 juta per bulan. Dalam skema tersebut, komponen THR telah diperhitungkan ke dalam besaran gaji sehingga tidak diberikan secara terpisah.

Di tengah belum adanya kepastian rekrutmen aparatur sipil negara, Irfan menegaskan program PJLP menjadi langkah strategis untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tanpa terganggu akibat kekurangan guru.

Tak hanya menjadi solusi bagi Balikpapan, program ini juga mulai menarik perhatian sejumlah pemerintah daerah. Kutai Kartanegara (Kukar) dan Berau, misalnya, telah melakukan kunjungan untuk mempelajari dasar hukum, mekanisme rekrutmen hingga sistem seleksi guru PJLP yang diterapkan Disdikbud Balikpapan.

"Kami menyampaikan dasar hukumnya, mekanisme rekrutmen, sampai metode seleksinya. Nanti setiap daerah tinggal menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing," jelasnya.