Reporter: Herdiansyah l Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Ikatan Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kaltim menggelar Dialog Publik bertajuk "Membaca Ulang Potret Fiskal Kalimantan Timur 2027" di Caffe Bagios, Samarinda, Sabtu (1/8/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Anggota TAGUPP Kaltim Sudarno, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin, serta Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Saipul.
Dialog publik ini menjadi forum untuk mengkaji kondisi fiskal Kaltim menjelang tahun anggaran 2027, sekaligus membahas tantangan dan peluang pengelolaan keuangan daerah di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan dinamika perekonomian nasional.
Para narasumber menyampaikan berbagai pandangan mengenai arah kebijakan fiskal daerah, efektivitas belanja pemerintah, hingga strategi meningkatkan kemandirian fiskal agar pembangunan di Kaltim dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan. Karena itu, ketika fiskal tertekan, efisiensi bukan pilihan untuk mengurangi manfaat, tetapi cara memastikan anggaran tetap tepat sasaran," tegasnya.
Menurutnya, penguatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu kunci agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Anggaran yang memiliki tata kelola baik akan menjadi penentu arah pembangunan dan kebijakan suatu daerah," pesannya.
Sementara itu, dialog berlangsung interaktif dengan mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari tantangan pendapatan daerah, efektivitas belanja publik, hingga kesiapan fiskal Kaltim dalam menghadapi transformasi ekonomi sebagai daerah penyangga sekaligus mitra utama Ibu Kota Nusantara.
IKA PMII Kaltim berharap berbagai gagasan dan rekomendasi yang muncul dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan fiskal Kaltim yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.