Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Anggapan bahwa Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya Samarinda, aman dari ancaman bencana geologi dinilai perlu diluruskan. 

Di tengah meningkatnya kesadaran terhadap mitigasi kebencanaan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi longsor, banjir, hingga risiko bencana lain yang dapat muncul akibat perubahan lingkungan dan aktivitas pengelolaan sumber daya alam.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengingatkan bahwa persepsi Kaltim sebagai wilayah yang relatif aman dari bencana geologi tidak boleh membuat masyarakat lengah. Menurutnya, edukasi dan kesiapsiagaan terhadap potensi kebencanaan harus terus diperkuat.

“Sering kita mendengar narasi historis bahwa Samarinda aman, Kaltim aman dari kebencanaan. Tetapi fakta-fakta saintifik menunjukkan kita tetap harus waspada,” kata Andi Harun.

Ia menilai aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang berlangsung selama puluhan tahun telah memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan. Dampak tersebut, kata dia, dapat memicu berbagai bentuk bencana seperti longsor maupun banjir.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya upaya restorasi lingkungan sebagai bagian dari mitigasi jangka panjang. Menurutnya, persoalan banjir yang masih terjadi di Samarinda tidak bisa dilepaskan dari kondisi daerah hulu yang mengalami perubahan lingkungan akibat aktivitas masa lalu.

“Banjir di Samarinda salah satunya merupakan banjir kiriman. Itu terjadi karena keseimbangan alam di sejumlah wilayah telah berubah akibat aktivitas tambang pada masa lalu,” ungkapnya.

Karena dampaknya melintasi batas administrasi daerah, ia menilai penanganan persoalan lingkungan dan mitigasi bencana tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu kabupaten atau kota saja.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat menjadi penggerak dalam membangun gerakan bersama lintas daerah guna memperkuat upaya restorasi lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

“Perlu kepeloporan provinsi untuk membangun gerakan bersama yang terintegrasi, bahkan kalau perlu menjadi komitmen kebijakan bersama seluruh kabupaten dan kota di Kaltim,” pungkasnya.