Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan seluruh peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini sepenuhnya menjadi tanggungan APBD Kota Samarinda.

Redistribusi tersebut bermula dari surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, Nomor 400.7.3.1/1510/DINKES-IV/2026 tertanggal 5 April 2026, yang mengatur pengembalian peserta segmen PBPU dan BP kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai domisili masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, Samarinda menjadi daerah dengan jumlah peserta terdampak terbesar. 

Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, Ismid Kusasih, mengatakan pemerintah kota telah menerima keputusan resmi dari Pemerintah Provinsi Kaltim dan langsung menyiapkan langkah penanganan bersama Dinas Sosial.

"Yang jelas kita siap. Ada dua dinas yang langsung terkait, yakni Dinas Sosial dari sisi pembiayaan dan Dinas Kesehatan dari sisi pelayanan kesehatan," jelas Ismid, Selasa (4/8/2026).

Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan kesehatan tetap diberikan seperti biasa meski status pembiayaan kepesertaan berubah.

Pemerintah kota juga telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan melalui tim satuan tugas yang dibentuk untuk membahas mekanisme pembayaran serta berbagai aspek teknis lainnya.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan terdapat sekitar 51.000 peserta PBI yang akan ditanggung kembali pembiayaannya oleh pemerintah kota. 

"Semula ada usulan menyisakan sekitar 1.700 peserta untuk ditanggung provinsi. Menurut saya tanggung. Saya perintahkan Sekda mengambil alih 100 persen," tegas Andi Harun.