NUNUKAN – Kelangkaan BBM yang kembali terjadi di Kabupaten Nunukan menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pemulihan pasokan, tetapi juga memperkuat pengawasan agar persoalan serupa tidak berulang.

Nasir menilai, kondisi krisis BBM sering kali membuka celah bagi oknum tertentu untuk memainkan harga di tingkat masyarakat. Dampaknya, warga yang sudah kesulitan mendapatkan bahan bakar harus kembali menghadapi lonjakan harga di lapangan.

"Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan harus segera turun melakukan pengawasan. Aktifkan Satgas Pengawasan BBM Perbatasan bersama APH, TNI-Polri, untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan," ujar Nasir, Selasa (4/8).

Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara ini, pengawasan terhadap distribusi BBM di wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, pengawasan tidak boleh dilakukan hanya saat terjadi kelangkaan, tetapi harus menjadi langkah rutin.

Ia juga meminta pemerintah menertibkan pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi krisis, termasuk SPBU maupun pengecer yang memainkan harga.

"Jangan sampai masyarakat menjadi korban dua kali. Sudah sulit mendapatkan BBM, kemudian harus membeli dengan harga yang tidak wajar," katanya.

Nasir menegaskan, ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat Nunukan. Mulai dari nelayan, pelaku usaha kecil, hingga sektor transportasi sangat bergantung pada kepastian pasokan energi.

"BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ketika distribusinya terganggu dan pengawasan lemah, dampaknya langsung terasa terhadap ekonomi warga," pungkasnya. (Adv)