Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang kembali terjadi di Kabupaten Nunukan mendapat sorotan dari Anggota DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam.

Politikus yang akrab disapa AFS itu menilai persoalan yang terus berulang tidak lagi dapat dipandang sebagai gangguan distribusi semata, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola serta minimnya langkah antisipasi pemerintah daerah.

Menurut AFS, pemerintah daerah seharusnya memiliki perencanaan yang matang terkait kebutuhan BBM masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik distribusi berbeda dengan daerah lain.

Ia menilai krisis yang berulang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan koordinasi distribusi energi di Kabupaten Nunukan.

"Kelangkaan BBM saat ini bukan lagi sekadar persoalan distribusi, tetapi mencerminkan lemahnya tata kelola dan minimnya antisipasi pemerintah daerah. Krisis seperti ini tidak seharusnya terus berulang apabila perencanaan kebutuhan dan koordinasi dengan Pertamina dilakukan secara serius," ujar AFS, Rabu (6/8/2026).

Kata dia, kelompok masyarakat yang paling terdampak akibat kelangkaan Pertalite adalah nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut.

Keterbatasan pasokan memaksa mereka membeli BBM dari pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga resmi agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya operasional, sementara pendapatan masyarakat pesisir justru mengalami penurunan.

Bahkan, tidak sedikit nelayan yang memilih mengurangi intensitas melaut karena tingginya biaya bahan bakar.

"Yang paling dirugikan adalah nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut. Mereka dipaksa membeli BBM di pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal demi tetap bekerja. Akibatnya biaya produksi meningkat, keuntungan menurun, bahkan sebagian memilih mengurangi aktivitas melaut karena tidak sanggup menanggung biaya operasional," katanya.

AFS juga mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam memetakan kebutuhan riil BBM masyarakat, khususnya untuk sektor perikanan dan kawasan pesisir yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kabupaten Nunukan.

Menurutnya, data kebutuhan BBM yang akurat menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan distribusi maupun memperjuangkan tambahan kuota kepada Pertamina.

"Apakah pemerintah daerah benar-benar memiliki data kebutuhan riil BBM masyarakat pesisir? Berapa kebutuhan harian, mingguan hingga bulanan? Kalau data itu ada, mengapa kelangkaan terus berulang? Kalau data itu tidak ada, berarti pemerintah bekerja tanpa perencanaan yang matang," tegasnya.

Lebih lanjut, AFS mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada penyusunan laporan administrasi, tetapi lebih mengutamakan penyelesaian persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menilai kehadiran pemerintah seharusnya diwujudkan melalui langkah pencegahan, bukan sekadar merespons ketika krisis sudah terjadi.

"Jangan hanya sibuk membuat laporan di atas meja, sementara masyarakat di lapangan harus antre, mencari BBM ke sana kemari, bahkan membeli dengan harga yang tidak wajar. Pemerintah hadir bukan saat krisis terjadi, tetapi harus mampu mencegah krisis itu terjadi," ujarnya.

Karena itu, AFS mendesak Bupati Nunukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan BBM. Selain itu, pemerintah diminta menghitung kembali kebutuhan riil BBM untuk nelayan, pembudidaya rumput laut, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum sebagai dasar pengajuan penambahan kuota kepada Pertamina.

Ia menegaskan, apabila persoalan kelangkaan BBM terus berulang tanpa solusi yang konkret, pemerintah daerah harus bertanggung jawab karena dinilai belum mampu menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.

"Kalau persoalan ini terus dibiarkan berulang tanpa penyelesaian yang nyata, pemerintah daerah patut dievaluasi. Jangan sampai nelayan, petani rumput laut, UMKM, dan masyarakat terus menjadi korban dari sistem yang gagal," pungkasnya.

Sementara itu, pasokan Pertalite ke Kabupaten Nunukan mulai kembali normal pada Rabu (5/8/2028). Dua Agen Penyalur Minyak dan Solar (AMPS) di wilayah Nunukan serta satu AMPS di Nunukan Selatan kembali melayani penjualan BBM kepada masyarakat. Kendati demikian, antrean kendaraan masih terlihat mengular hingga sore hari karena tingginya permintaan setelah beberapa hari masyarakat mengalami kesulitan memperoleh Pertalite.