Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG – DPRD Kota Bontang bersama Pemerintah Kota Bontang menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.
Di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah, legislatif menegaskan penyusunan anggaran harus benar-benar diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan awal penyusunan APBD 2027 dengan menempatkan sektor pelayanan dasar sebagai prioritas utama.
Pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, penyediaan air bersih, sanitasi, penanganan banjir, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja hingga digitalisasi layanan publik menjadi fokus pembiayaan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengakui pemerintah harus menetapkan skala prioritas karena kemampuan keuangan daerah menurun, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
"Kita tidak mungkin mengerjakan semuanya sekaligus. Karena itu kita harus menentukan prioritas agar masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan," ujarnya, Rabu (5/8/2026).
Menurut Neni, ukuran keberhasilan APBD tidak ditentukan oleh besarnya nilai anggaran, melainkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. "Bukan seberapa besar APBD, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat," katanya.
DPRD juga menekankan agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif. Sejalan dengan itu, Wali Kota meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih selektif dalam menyusun belanja dengan menekan anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial, honorarium, serta belanja administrasi.
Efisiensi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pelayanan dasar dan program prioritas.
Selain itu, DPRD memastikan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan APBD 2027.
Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kesiapan program, serta tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.
Melalui kesepakatan KUA-PPAS tersebut, DPRD menegaskan komitmennya mengawal pembahasan APBD 2027 agar menghasilkan anggaran yang efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bontang. (Adv)