Reporter : Herdiansyah l Editor : Buniyamin 

SAMARINDA - Penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim kepada pemerintah kabupaten/kota hingga kini belum terealisasi sepenuhnya.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan.

Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya'diah mengatakan keterlambatan penyaluran Bankeu tidak terlepas dari kondisi kas daerah yang belum sepenuhnya terisi.

"Penyaluran Bankeu memang belum dapat dilakukan karena kondisi kas daerah. APBD kita belum seluruhnya terealisasi masuk, sehingga berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota," katanya. 

Menurutnya, dalam pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah juga terungkap bahwa alokasi Bankeu pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 bahkan belum tersedia.

"Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang masih menjadi tantangan dalam penyusunan anggaran," jelasnya.

Kendati demikian, ia menegaskan DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi terus berupaya mencari solusi agar program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap dapat terlaksana.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar kemampuan fiskal dapat dimaksimalkan sehingga program prioritas, termasuk bantuan kepada pemerintah kabupaten dan kota, tetap bisa direalisasikan sesuai kemampuan keuangan daerah," tegasnya.