DPRD Samarinda Soroti Etika Tenaga Kesehatan, Minta Rumah Sakit Perbaiki Komunikasi Pelayanan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, Kamis (6/8/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, Kamis (6/8/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

DPRD Samarinda Soroti Etika Tenaga Kesehatan, Minta Rumah Sakit Perbaiki Komunikasi Pelayanan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, Kamis (6/8/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, Kamis (6/8/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

DPRD Samarinda Soroti Etika Tenaga Kesehatan, Minta Rumah Sakit Perbaiki Komunikasi Pelayanan

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, Kamis (6/8/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin

SAMARINDA - Viralnya komentar seorang tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai minim empati menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda. 

DPRD menilai insiden tersebut harus menjadi momentum evaluasi etika komunikasi seluruh tenaga kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan profesi dokter maupun tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral yang tetap melekat, termasuk saat beraktivitas di media sosial.

Menurutnya, komentar yang disampaikan di ruang publik dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

"Sebagai seorang dokter ataupun perawat, statusnya itu tetap melekat. Walaupun terjadi di media sosial dan di luar jam kerja, masyarakat tetap melihat dia sebagai tenaga kesehatan," ucap Novan, Kamis (6/8/2026).

Persoalan itu juga menyeret salah seorang pegawai BLUD yang bekerja RSUD IA Moeis. 

Novan pun mengapresiasi langkah manajemen RSUD IA Moeis yang telah memberikan sanksi kepada pegawai yang bersangkutan. 

Namun, ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan sanksi semata, melainkan harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pelayanan secara menyeluruh.

Ia menyoroti pentingnya komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien maupun keluarga pasien, terutama ketika terjadi keterbatasan fasilitas seperti ketersediaan ruang rawat inap.

"Kalau memang harus menunggu kamar, sampaikan saja kondisinya. Berikan penjelasan berapa lama kemungkinan menunggu. Jangan sampai pasien atau keluarganya merasa diabaikan karena tidak ada kejelasan," tuturnya.

Menurut Novan, buruknya komunikasi kerap menjadi pemicu kesalahpahaman hingga akhirnya masyarakat memilih meluapkan keluhan melalui media sosial.

Untuk itu, DPRD meminta Dinas Kesehatan bersama seluruh kepala puskesmas dan direktur rumah sakit memperkuat pembinaan etika pelayanan, khususnya bagi petugas yang berada di garda terdepan.

Menurutnya pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari tindakan medis, tetapi juga dari cara petugas berkomunikasi dengan pasien.

"Orang yang sedang sakit itu butuh ketenangan. Nada bicara yang sedikit tinggi saja bisa menimbulkan persepsi berbeda. Untuk itu, pelayanan komunikasi harus benar-benar diperbaiki di seluruh fasilitas kesehatan," pungkasnya.