Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto menyerap aspirasi masyarakat dalam pertemuan bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kader Posyandu di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Posyandu 6 SPM Kenanga I, RT 03, Jalan Panjaitan Gang 4, Simpang 3 TK Arafah, Kelurahan Loa Ipuh. Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan sarana pertanian hingga insentif dan operasional kader Posyandu.
Desman mengapresiasi antusiasme masyarakat yang tetap aktif menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi kelompok wanita tani yang masih terkendala ketersediaan irigasi.
Menurutnya, sektor pertanian tidak akan berjalan optimal apabila kebutuhan dasar seperti pengairan belum tersedia. Untuk itu, pemerintah daerah dinilai perlu hadir memberikan dukungan terhadap kelompok tani, termasuk melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
“Salah satunya yang disampaikan adalah persoalan KWT yang kelompok wanita tani, dimana ada kondisi pertanian yang belum memiliki irigasi. Nah ini kan sesuatu yang gak nyambung gitu ya, harusnya pemerintah hadir,” ujar Desman.
Ia memastikan aspirasi tersebut akan dibawa dan disampaikan kepada pemerintah daerah agar mendapat perhatian dan tindak lanjut. “Ini nanti akan kita suarakan, kita bantu sampaikan supaya masyarakat dalam menjaga sektor pertanian ini juga bisa didukung dengan sarananya gitu ya,” katanya.
Selain persoalan pertanian, Desman juga menyoroti keluhan kader Posyandu terkait insentif dan biaya operasional yang disebut belum direalisasikan selama kurang lebih enam bulan. Sebab, kondisi tersebut perlu segera mendapatkan perhatian karena kader Posyandu memiliki peran penting dalam membantu pemerintah, termasuk dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.
“Kemudian juga adanya Posyandu ya, keluhan dari para kader ya atau masukan informasi ya dari para kader bahwa terkait dengan insentif, terkait dengan operasional, ternyata sampai hari ini selama kurang lebih 6 bulan itu belum dikucurkan, belum diberikan atau direalisasikan.” pungkasnya.
Desman menilai terdapat ketidakseimbangan apabila pemerintah memberikan berbagai tuntutan dan tanggung jawab kepada kader, namun dukungan berupa insentif dan operasional belum direalisasikan.
Terlebih, para kader Posyandu memiliki tugas yang cukup besar dalam membantu program pemerintah di tingkat masyarakat, salah satunya terkait pencegahan stunting.
“Mestinya tuntutan-tuntutan yang diberikan pemerintah kepada para kader, salah satunya misalkan terkait dengan urusan pencegahan stunting misalnya, soalnya itu yang harus dikuatkan juga dengan keseimbangan memberikan insentif misalnya atau katakanlah operasionalnya gitu ya,” tuturnya.
Ia menyebut, berdasarkan aspirasi yang diterimanya, insentif kader berada di angka Rp 250 ribu per bulan, sementara biaya operasional sekitar Rp 850 ribu.
“Bayangkan saja hari ini 250 ribu gitu ya per bulan ya kemudian operasionalnya 850 ribu, artinya kalau di total ya lebih besar kerja-kerja mereka lah gitu ya,” ujarnya.
Karena itu, Desman meminta Pemerintah Kabupaten Kukar melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia berharap realisasi insentif dan operasional kader tidak kembali tertunda hingga memasuki bulan ketujuh. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan pencairan agar tidak mengganggu semangat para kader yang selama ini tetap menjalankan tugas di tengah berbagai keterbatasan.
“Artinya mohon pemerintah, pemerintah daerah khususnya yang melalui OPD terkait supaya bisa merealisasikan ini dengan segera dan memprioritaskan. Kalau bisa jangan sampai lewat dari 6 bulan lagi menuju 7 bulan lah gitu ya. Kalau bisa dalam waktu dekat disikapi lah gitu, diprioritaskan.”
Desman menegaskan, semangat para kader dan kelompok masyarakat dalam menjalankan kegiatan di lingkungan mereka patut diapresiasi. Namun, semangat tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan kehadiran pemerintah melalui dukungan anggaran dan fasilitas.
“Jangan ini menjadi sesuatu yang hambatan sehingga tadi tidak selaras dengan semangat kerja mereka yang hari ini ini Alhamdulillah terus terjaga dan merasa tidak ada sesuatu apapun. Tetapi kita harus hargai dengan disiplinnya pemerintah dalam merealisasikan, mewujudkan nilai-nilai insentif dan juga operasionalnya,” pungkasnya.