Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Dinas Sosial (Dinsos) Balikpapan mendorong masyarakat yang membutuhkan Bantuan Sosial (Bansos) agar segera mendaftarkan diri melalui Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos).
Sebab, data masyarakat yang masuk hingga 31 Agustus 2026 akan menjadi bahan pemerintah dalam proses penentuan penerima bansos pada 2027.
Kepala Dinsos Balikpapan, Arfiansyah mengatakan masyarakat yang mendaftarkan diri melalui Parlinsos tidak otomatis menjadi penerima bansos.
Namun, data tersebut akan diproses dan diverifikasi untuk melihat potensi kelayakan sebagai penerima bantuan.
"Warga yang daftar sampai 31 Agustus untuk 43 kabupaten/kota, datanya digunakan untuk 2027," kata Arfi sapaannya, Selasa (11/8/2026).
Untuk itu, ia meminta warga yang merasa membutuhkan bantuan maupun mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi untuk tidak menunda pendaftaran.
"Warga yang merasa perlu, silahkan daftar sekarang. Apalagi yang berubah status ekonominya, daftarlah sekarang," ujarnya.
Berdasarkan data Dinsos Balikpapan per 8 Agustus 2026, sebanyak 58.557 Kartu Keluarga (KK) telah mendaftar melalui Parlinsos.
Jumlah tersebut baru mencakup 21,84 persen dari total 268.064 KK di Balikpapan. Sebanyak 48.546 KK atau 82,90 persen di antaranya mendaftar dengan bantuan agen.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.963 KK tercatat berada pada desil 1 hingga desil 5. Rinciannya, 14.248 KK berada pada desil 1 sampai 4 dan 7.715 KK berada pada desil 5.
Arfi menegaskan, Dinsos belum dapat menentukan secara pasti jumlah masyarakat yang nantinya menerima bansos pada 2027.
Sebab, data yang masuk masih harus melalui proses verifikasi dan pemutakhiran. Pemerintah juga masih melakukan penyisiran untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terlewat.
"Kita enggak bisa menentukan atau memastikan. Jadi yang merasa memerlukan atau yang belum daftar, silakan daftar," katanya.
Penyisiran tersebut melibatkan camat, lurah hingga RT. Mereka diminta memastikan informasi mengenai Parlinsos telah diterima masyarakat sekaligus mendorong warga yang membutuhkan untuk melakukan pendaftaran.
Setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian. Pertama, memastikan masyarakat mengetahui adanya Parlinsos Digital.
Kedua, memastikan warga pada desil 1 sampai 5 yang masih membutuhkan bantuan sudah mendaftarkan diri.
Ketiga, memastikan warga yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi maupun warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat melakukan pembaruan atau mengajukan sanggahan.
Arfi mencontohkan seseorang yang sebelumnya memiliki kondisi ekonomi cukup karena memiliki pasangan dengan penghasilan tetap.
Namun, kondisi tersebut dapat berubah ketika pasangan meninggal dunia dan sumber penghasilan keluarga ikut hilang.
Menurutnya, kondisi seperti itu perlu segera dilaporkan agar data masyarakat dapat diperbarui.
"Orang-orang yang seperti itu harus diketahui RT di tempatnya dan harus disuruh daftar," jelasnya.
Arfi menjelaskan, Parlinsos Digital dibuat untuk membantu pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran penerima bansos.
Menurutnya, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat membuat data penerima bantuan perlu terus diperbarui.
Karena itu, masyarakat juga memiliki peran untuk memastikan data yang dimiliki pemerintah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Jika warga merasa hasil verifikasi tidak sesuai, masyarakat dapat menyampaikan sanggahan melalui portal.
"Kalau hasil verifikasi tidak layak, ada penjelasannya. Kalau memang merasa tidak sesuai, disanggah saja melalui portal," ujarnya.
Sementara itu, data Dinsos per 8 Agustus mencatat 57.303 KK telah mendaftar dalam kelompok Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sebanyak 12.978 KK atau 22,65 persen tercatat berpotensi layak, 43.916 KK atau 76,64 persen tidak layak dan 409 KK atau 0,71 persen masih dalam proses verifikasi.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat 54.737 KK yang telah mendaftar. Sebanyak 4.294 KK atau 7,84 persen berpotensi layak, 50.043 KK atau 91,42 persen tidak layak dan 400 KK atau 0,73 persen masih dalam proses verifikasi.
Arfi kembali menegaskan, masyarakat yang belum mendaftar dan merasa membutuhkan bantuan agar segera memanfaatkan kesempatan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditetapkan.
Ia mengatakan, Dinsos tidak menetapkan target jumlah pendaftar karena pemerintah ingin mengetahui kondisi riil masyarakat melalui proses pemutakhiran data.
Jika setelah dilakukan penyisiran hingga 31 Agustus jumlah warga yang masuk kelompok berpotensi layak tidak banyak berubah, angka tersebut dapat menjadi gambaran jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan di Balikpapan.
Di sisi lain, Arfi meluruskan informasi yang beredar mengenai penghapusan bansos.
Ia memastikan bansos pada 2026 tetap berjalan dan tidak dihapuskan.
"Bansos 2026 tetap berjalan sebagaimana yang ada, menggunakan data yang lama. Nah, 2027 menggunakan data hasil Parlinsos Digital," tegasnya.
Dengan demikian, pendaftaran Parlinsos saat ini berkaitan dengan pemutakhiran data untuk proses bansos 2027, bukan penghentian bantuan sosial pada 2026.
Arfi juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Dinsos dan meminta sejumlah uang dalam proses pendaftaran.
Dinsos Balikpapan, kata dia, sempat menerima laporan adanya pihak yang mengaku sebagai mitra Dinsos dan meminta warga melakukan transfer uang.
Masyarakat diminta memastikan informasi pendaftaran melalui kanal resmi pemerintah dan tidak memberikan uang kepada pihak yang menjanjikan bantuan.
"Yang merasa perlu, silahkan daftar sekarang," pungkasnya.