Reporter: Muhammad Luthfi | Editor: Bambang Irawan 

TANA PASER - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKP2) Kabupaten Paser perkuat koordinasi lintas sektoral terkait penyediaan hunian layak.

Upaya itu dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan tema, memperkuat kolaborasi, menyatukan data, mewujudkan hunian layak, guna mendukung implementasi program Paser Satu Huni.

Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berlangsung di ruang rapat DPKP2 Paser tersebut, dihadiri instansi pemerintahan lainnya, swasta, masyarakat, hingga perbankan, pada Selasa (11/8/2026).

Kepala DPKP2 Paser, Aji Mohd Tommy mengatakan, upaya ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi terkait penyediaan hunian layak di Bumi Daya Taka.

Forum tersebut juga ditujukan untuk menghimpun masukan terkait perencanaan, pembiayaan, perizinan, hingga keterbukaan informasi publik mengenai perumahan.

“Kami ingin semua pihak, yakni pihak pengembang, perbankan, masyarakat, hingga pemerintah, untuk bersinergi dalam pembangunan hunian layak bagi masyarakat,” tutur Tommy.

DPKP2 Paser, kata Tommy, mencatat terdapat 28.212 Kepala Keluarga (KK) belum memiliki rumah pribadi, 4.479 unit rumah masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dari total 107 ribu KK di Paser.

Data tersebut menjadi dasar DPKP2 Paser untuk berinovasi dan melahirkan progam Paser Satu Huni. Guna menyatukan persepsi dan data, untuk menciptakan hunian layak bagi masyarakat.

“Ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yng tengah menggodok skema kredit rumah murah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ucap Tommy.

Dalam forum tersebut, sejumlah orang yang hadir mengemukakan aspirasi. Diantaranya, perbaikan akses jalan, penataan lingkungan, pembiayaan, serta kendala yang dialami pihak pengembang dan perbankan.