Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda 2027 diproyeksikan mencapai Rp3,3 triliun dan masih akan dibayangi kebijakan efisiensi anggaran.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan belanja yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas, sementara sejumlah pengeluaran nonprioritas kembali ditekan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun usai agenda paparan awal APBD 2027 bersama DPRD Kota Samarinda, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut belum masuk pada pembahasan resmi, melainkan menjadi forum pendahuluan untuk menyamakan persepsi sebelum pembahasan APBD 2027 dimulai.
Andi Harun mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 yang menjadi dasar penyusunan anggaran pemerintah.
Arah penyusunan APBD Samarinda 2027 tidak akan banyak bergeser dari kebijakan anggaran 2026, terutama setelah adanya arahan pemerintah pusat agar daerah tetap menerapkan prinsip efisiensi.
“Ini belum ada pembahasan resmi. Cuma sebelum kita memasuki pembahasan resmi, saya dan Pak Wakil berinisiatif melakukan pertemuan pendahuluan, brainstorming,” ucap Andi Harun.
Dalam proyeksi sementara, APBD Samarinda 2027 berada di kisaran Rp3,3 triliun. Dari angka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp1,3 triliun, sementara pendapatan transfer berada di kisaran Rp2,1 triliun.
Untuk menjaga agar belanja tetap berada dalam kemampuan fiskal daerah, sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan kembali diefisiensikan.
Di antaranya perjalanan dinas, belanja makan dan minum, serta belanja lainnya yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah akan memprioritaskan belanja mandatori yang telah ditentukan melalui kebijakan nasional maupun peraturan perundang-undangan, di antaranya alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.
Belanja yang dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat juga akan tetap dipertahankan, termasuk Probebaya.
Menurutnya keberlanjutan program tersebut turut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Samarinda.
Ia mencatat pertumbuhan ekonomi Samarinda berada di angka 6,22 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 83,53 pada tahun 2025.
Capaian itu, kata dia, menunjukkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang berdampak pada indikator makro maupun masyarakat.
Di sisi pendapatan, Pemkot Samarinda juga akan mencari potensi PAD baru yang tidak membebani masyarakat.
Andi Harun menegaskan, pemerintah tidak ingin meningkatkan pendapatan daerah dengan menaikkan beban masyarakat ketika daya beli belum menunjukkan peningkatan signifikan.
"Angka Rp3,3 triliun ini belum final, masih akan dibahas lebih lanjut," pungkasnya.