Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan 

BALIKPAPAN - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan bagi warga, khususnya anak-anak yang mengikuti berbagai perlombaan, justru diwarnai kisah pilu di salah satu lingkungan Rukun Tetangga (RT) di Kota Balikpapan.

Seorang warga dikabarkan tidak mampu memenuhi iuran sebesar Rp50 ribu per anak yang diminta untuk kegiatan perlombaan 17 Agustusan. 

Persoalan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial setelah beredar tangkapan layar percakapan antara warga dan Ketua RT melalui aplikasi WhatsApp.

Dalam percakapan tersebut, Ketua RT disebut meminta sumbangan sebesar Rp50 ribu untuk setiap anak yang akan mengikuti kegiatan perayaan 17 Agustus. 

Warga kemudian menyampaikan keberatan karena tidak sanggup membayar penuh dan hanya mampu memberikan Rp30 ribu.

Namun, tawaran tersebut disebut tidak diterima dengan alasan telah ada ketentuan yang berlaku. Ketua RT juga khawatir jika memberikan kelonggaran akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara warga lainnya.

Warga tersebut kemudian diberi pilihan untuk tetap memberikan uang sesuai kemampuannya, namun anaknya tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan.

Warga itu akhirnya menyetujui keputusan tersebut dan mengaku legowo apabila anaknya tidak ikut lomba. Dalam percakapan yang beredar, warga bahkan menyampaikan kondisi ekonominya sedang sulit. Uang yang dimilikinya saat itu disebut hanya tersisa Rp10 ribu dan harus digunakan untuk membeli beras.

Ia pun berjanji akan membayar Rp30 ribu apabila telah memiliki uang.

Menanggapi kabar tersebut, Anggota DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengaku geram. Ia menilai tidak seharusnya warga yang mengalami kesulitan ekonomi justru mendapat perlakuan yang berpotensi mengarah pada diskriminasi hanya karena tidak mampu membayar iuran kegiatan.

Menurutnya, momentum HUT Kemerdekaan RI seharusnya menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh warga tanpa membedakan kemampuan ekonomi.

"Kasus yang diwajibkan warganya menyumbang dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini yang ke-81 itu kan momentum kemerdekaan kita. Berarti kalau masih ada intimidasi, diskriminasi itu, berarti rakyat belum merdeka," ucap Taufik, Rabu (12/8/2026).

Ia menegaskan, Ketua RT merupakan sosok yang dipilih dan diberi amanah oleh warga. Karena itu, RT seharusnya menjadi panutan sekaligus pihak yang membantu masyarakat, terutama warga yang berada dalam kondisi kesulitan.

"RT itu dipilih oleh warganya. Bagaimana mau disebut RT kalau tidak ada warga? RT itu fungsinya sebagai imam, sebagai panutan. Warga susah dibantu, warga yang tidak mampu diperhatikan dan diperjuangkan," tegasnya.

Ia mengatakan, RT juga merupakan kepanjangan tangan pemerintah di lingkungan masyarakat. 

Sebab itu, menurut dia, persoalan ekonomi warga semestinya menjadi perhatian dan bukan justru menjadi alasan untuk membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan lingkungan.

Taufik pun menyoroti adanya dana operasional yang diterima RT setiap bulan. Menurutnya, dana sebesar Rp1,5 juta per bulan tersebut seharusnya dapat menjadi salah satu sumber yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan di lingkungan, termasuk perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI.

Ia menilai, dengan adanya dukungan dana operasional tersebut, Ketua RT seharusnya dapat mencari solusi agar kegiatan 17 Agustusan tetap berjalan tanpa memberatkan warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

"RT sekarang ada dana operasional Rp1,5 juta per bulan. Kalau hanya untuk kegiatan lomba 17 Agustusan, seharusnya bisa dicari solusi dan tidak harus membebankan kepada warga yang memang sedang tidak mampu," ujarnya.

Taufik menegaskan kegiatan perayaan kemerdekaan seharusnya dapat diselenggarakan secara inklusif. Warga yang tidak mampu, kata dia, tidak seharusnya dipaksa membayar iuran agar dapat ikut serta memeriahkan HUT RI.

"Tidak usah bicara membayar atau iuran. Bagi yang mampu wajib membantu, bagi yang tidak mampu cukup diberikan kemerdekaan untuk ikut dalam acara menyambutnya," katanya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta seluruh Ketua RT di Kota Balikpapan agar tidak memaksakan pungutan kepada warga, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.

Menurutnya, masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencari dukungan kegiatan, termasuk melalui proposal, memanfaatkan dana yang tersedia sesuai peruntukan, hingga mencari bantuan dari pihak yang mampu, tokoh masyarakat maupun perusahaan.

"Harusnya RT bisa membantu warga. Kalau ada warga yang tidak mampu, jangan dipaksakan. Bisa mencari sumbangan ke pihak yang mampu, perusahaan-perusahaan atau tokoh-tokoh," ujarnya.

Taufik juga menegaskan bahwa seluruh warga seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI.

"Siapa saja harus bisa ikut dan meriahkan. Jangan sampai ada warga yang tidak bisa ikut hanya karena persoalan iuran," tegasnya.

Taufik mengimbau agar tidak ada lagi warga Balikpapan yang merasa terintimidasi maupun didiskriminasi dalam kegiatan perayaan kemerdekaan.

"Saya Taufik Qurrahman, sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Kebangkitan Bangsa, menginformasikan dan mengimbau seluruh warga Kota Balikpapan untuk tidak ada lagi yang diintimidasi dan didiskriminasi. Wajib merayakan Kemerdekaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia," imbuhnya.

Ia menambahkan, semangat kemerdekaan seharusnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

"Bagi Ketua-Ketua RT di lingkungan masyarakat, khususnya Kota Balikpapan, kemerdekaan tetap harus dimaknai sebagai kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi jangan pernah tidak memerdekakan masyarakatnya," pungkasnya.