Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Musim kemarau mulai memberikan tekanan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Sekitar 80 persen areal persawahan dilaporkan terdampak kekurangan air.
Meski kondisi tersebut belum mengarah pada gagal panen, petani mulai menghadapi risiko penurunan hasil produksi.
Lahan yang mengalami keterbatasan air diperkirakan tetap menghasilkan gabah, tetapi jumlahnya tidak akan optimal.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Nazyarudin mengatakan hasil panen dalam kondisi normal dapat mencapai sekitar 3,8 ton gabah per Hektare.
Namun pada lahan yang kekurangan air, produksinya berpotensi turun hingga sekitar dua per Hektare.
“Untuk sementara belum ada potensi gagal panen. Setelah kami survei, kemungkinan yang terjadi produksi panennya menurun. Jadi tetap panen, hanya hasilnya berkurang untuk wilayah yang memang kekurangan sumber air,” ujarnya, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, tingkat kerentanan tanaman juga dipengaruhi usia padi. Tanaman yang telah berusia dua hingga tiga bulan dinilai relatif lebih mampu bertahan dibandingkan padi yang baru ditanam dan masih membutuhkan banyak pasokan air.
“Kalau yang sudah lebih dari dua sampai tiga bulan, walaupun kekurangan air tidak begitu berpengaruh karena tinggal tumbuh. Tapi yang baru tanam memang membutuhkan air,” jelasnya.
Dampak kekeringan juga tidak terjadi secara seragam. Dalam satu kecamatan, misalnya, kondisi kekurangan air dapat hanya dialami sejumlah kelompok tani atau hamparan tertentu.
“Tak semuanya dalam satu kecamatan mengalami penurunan produktivitas. Bisa hanya satu kelompok atau beberapa kelompok, tergantung kondisi lahan dan masa tanamnya,” katanya.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mulai melakukan pemetaan terhadap wilayah pertanian yang paling membutuhkan penanganan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan langkah tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan dalam rapat melalui Zoom Meeting yang diikuti Bupati dan Wakil Bupati Kukar, pemerintah desa, KPL, PPL, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertanian Provinsi, Balai Wilayah Sungai (BWS) hingga unsur Kementerian Pertanian di tingkat provinsi.
Dari rapat tersebut, Bupati Kukar menginstruksikan agar kondisi pertanian di lapangan segera diidentifikasi secara menyeluruh.
Pemkab Kukar kemudian menyiapkan satuan tugas yang dikoordinasikan Distanak untuk melakukan pengecekan langsung.
Tim tersebut akan melihat waktu tanam, kondisi tanaman serta kebutuhan petani di masing-masing wilayah.
“Besok tim kami bagi menjadi minimal dua tim besar untuk turun langsung. Mereka akan melihat waktu tanam, kondisi tanaman yang sudah ditanam dan apa yang paling dibutuhkan petani,” ujar Sunggono.
Pengecekan lapangan akan melibatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL), camat, lurah hingga kepala desa. Pemerintah daerah menargetkan hasil identifikasi dapat dihimpun paling lambat Kamis.
Data tersebut nantinya digunakan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi paling cepat, termasuk bentuk bantuan yang diperlukan.
“Dari situ kami akan petakan permasalahannya sampai ke kecamatan, desa dan kelompok. Setelah itu baru ditentukan mana yang perlu diintervensi, bentuknya bagaimana dan kapan dilakukan,” jelasnya.
Ketersediaan air menjadi salah satu persoalan utama yang akan ditelusuri. Pemkab Kukar akan mengidentifikasi sumber air yang masih dapat dimanfaatkan untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan sarana pengairan.
Termasuk kemungkinan penggunaan pompa air. Namun, jumlah unit yang diperlukan belum dapat ditentukan sebelum proses pemetaan selesai.
“Jumlah pompanya belum kami ketahui karena harus menunggu hasil identifikasi. Setelah itu baru kami bisa memastikan berapa kebutuhan yang harus disupport,” tuturnya.
Penanganan kekeringan menjadi perhatian serius karena Kukar merupakan salah satu daerah penopang produksi padi di Kalimantan Timur (Kaltim). Sekitar 40 persen produksi padi di provinsi tersebut disebut berasal dari Kukar.
“Produksi padi Kalimantan Timur itu sekitar 40 persen berasal dari Kukar. Jadi memang pemerintah daerah punya komitmen untuk membantu masyarakat yang sekarang menghadapi persoalan ini,” ungkap Sunggono.
Pemkab Kukar juga mulai menyiapkan alternatif pembiayaan apabila penanganan harus dilakukan dalam waktu singkat. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Kalau kebutuhan pertanian ternyata harus dipenuhi dalam waktu dekat, mungkin saja BTT digunakan. Itu salah satu alternatif pembiayaan yang akan kami skenariokan,” pungkasnya