Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin

BALIKPAPAN - Ancaman El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pangan di sejumlah daerah sentra menjadi perhatian serius Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.

Bank Indonesia (BI) Balikpapan mendorong ketiga daerah memperkuat sumber pasokan pangan lokal sekaligus memperluas kerja sama antardaerah agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Gabungan TPID Balikpapan, PPU dan Paser yang digelar di Kantor Perwakilan BI Balikpapan, Selasa (11/8/2026).

Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi mengatakan komoditas pangan atau volatile food masih memberikan kontribusi cukup besar terhadap perkembangan inflasi di Balikpapan dan PPU dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari kebutuhan sejumlah komoditas pangan yang sebagian besar masih mengandalkan pasokan dari luar Kalimantan Timur (Kaltim), terutama Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan.

Menurutnya, ketergantungan terhadap daerah pemasok perlu menjadi perhatian, terutama dengan menguatnya risiko El Nino yang berpotensi memicu kemarau panjang.

Kondisi kekeringan di daerah sentra produksi dapat berdampak terhadap hasil pertanian dan pada akhirnya mengganggu kesinambungan pasokan pangan ke Balikpapan, PPU dan Paser.

Untuk itu, BI Balikpapan bersama TPID tiga wilayah mendorong langkah penguatan ketahanan pangan dari sisi produksi hingga distribusi.

"Risiko gangguan produksi di daerah pemasok perlu diantisipasi sejak dini. Karena itu, penguatan produksi pangan lokal dan diversifikasi sumber pasokan menjadi langkah penting dalam menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga," ucap Robi dalam keterangan rilisnya, Kamis (13/8/2026).

Ia mengatakan pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui intervensi harga ketika terjadi kenaikan. 

Langkah antisipatif juga perlu diperkuat dari sisi hulu dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan memperluas daerah sumber pasokan.

Salah satunya melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. 

Selain itu, pemanfaatan lahan pekarangan juga terus didorong sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan di tingkat masyarakat.

Langkah lain yang ditempuh adalah memperluas Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk mendiversifikasi daerah pemasok pangan.

Dalam rangkaian HLM tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo dan Pemkab Bulukumba.

Sementara Pemkab PPU juga menjalin kerja sama dengan Pemkab Karo.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan komoditas pangan sekaligus membuka alternatif sumber pasokan bagi Balikpapan dan PPU.

Komoditas yang menjadi potensi kerja sama antara lain hortikultura seperti wortel, kentang, buah-buahan, serta berbagai komoditas pangan, perikanan, dan hasil pertanian lainnya yang diproduksi daerah mitra.

Kerja sama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan MoU. Sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga disepakati sebagai instrumen operasional untuk memperlancar transaksi dan distribusi antardaerah.

PKS tersebut melibatkan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Karo, Perumda Manuntung Sukses dengan APINDO Kabupaten Karo, serta Perumda Manuntung Sukses dengan Asosiasi Pedagang Kabupaten PPU.

Melalui kerja sama itu, produsen, pemasok, distributor, BUMD, hingga pedagang diharapkan dapat terhubung dalam rantai pasok yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai tindak lanjut konkret dari KAD, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembukaan kontainer berisi komoditas hortikultura dari Kabupaten Karo yang telah tiba untuk dipasok ke Balikpapan.

Kehadiran pasokan tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam memperluas sumber pangan sekaligus menjaga kesinambungan distribusi ke wilayah Balikpapan.

Selain memperluas sumber pasokan, BI Balikpapan bersama TPID juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui Workshop Tani Camp 2026.

Di Balikpapan dan PPU, kegiatan tersebut dilaksanakan pada 12 dan 13 Agustus 2026 dengan fokus pada budidaya cabai, terong, dan tomat. 

Sementara di Kabupaten Paser, kegiatan telah digelar pada 6 dan 7 Agustus 2026 dengan fokus pada budidaya padi dan pengembangan ayam petelur.

Upaya pengendalian harga juga terus dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah, dan Operasi Pasar.

Hingga Agustus 2026, kegiatan stabilisasi harga di Balikpapan telah dilaksanakan sebanyak 82 kali. Di PPU sebanyak 45 kali, sedangkan Paser mencapai 139 kali.

Dalam HLM tersebut, TPID Balikpapan, PPU, dan Paser juga menyepakati lima langkah tindak lanjut pengendalian inflasi dan harga pangan hingga akhir 2026.

Langkah tersebut meliputi peningkatan frekuensi dan percepatan pelaksanaan GPM, Pasar Murah, dan Operasi Pasar dengan prinsip 3T, yakni tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran.

Selain itu, akan dilakukan perluasan jaringan toko atau kios penyeimbang harga dan Rumah Pangan Kita, optimalisasi fasilitasi distribusi pangan, serta penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pemanfaatan lahan pekarangan.

Mitigasi risiko El Nino juga menjadi perhatian melalui penguatan pengelolaan air, dukungan sarana produksi dan irigasi, serta pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system untuk mengantisipasi gangguan produksi maupun kenaikan harga.

BI Balikpapan menilai sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, distributor, dan daerah pemasok menjadi penting untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Melalui penguatan produksi lokal dan diversifikasi sumber pasokan, Balikpapan, PPU, dan Paser diharapkan lebih siap menghadapi potensi gangguan pasokan akibat perubahan cuaca, termasuk risiko El Nino hingga akhir 2026.