Reporter: Nur Hidayah | Editor: Buniyamin

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau tidak lagi hanya berbicara soal bagaimana mendatangkan lebih banyak wisatawan. 

Tantangan berikutnya adalah memastikan geliat pariwisata mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, tanpa mengorbankan alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama daerah.

Arah baru tersebut mulai diperkuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). 

Pemkab mulai membahas penyesuaian arah pembangunan pariwisata melalui revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Riparda).

Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budisantosa menyebut revisi Riparda diperlukan agar kebijakan pariwisata tidak berhenti pada pengembangan destinasi, tetapi mampu menjawab perubahan kebutuhan sektor wisata ke depan.

“Revisi Riparda ini sangat penting untuk mengakomodasi perubahan dan kebutuhan pariwisata menuju tata kelola yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Yudha, Berau memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor tersebut. Sebanyak 65 daya tarik wisata telah tercatat dan tersebar di 13 kecamatan. Potensi itu mencakup 35 wisata alam, 12 wisata budaya dan 18 wisata buatan.

Namun, banyaknya destinasi tersebut dinilai belum menjadi tujuan akhir. Pengelolaan pariwisata ke depan harus mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas wisata, kelestarian lingkungan, pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangannya tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, tetapi juga harus mengedepankan pelestarian budaya, pendidikan dan konservasi,” katanya.

Salah satu kawasan yang ikut menjadi perhatian adalah Geopark Sangkulirang-Mangkalihat yang saat ini tengah berproses menuju Geopark Nasional.

Keberadaan kawasan tersebut dinilai semakin memperkuat posisi Berau sebagai daerah dengan kekayaan alam dan budaya yang memiliki nilai strategis untuk dikembangkan sebagai bagian dari pariwisata berkelanjutan.

Yudha menilai posisi Berau juga semakin penting dalam peta pariwisata Kalimantan Timur, terlebih dengan berkembangnya kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk itu, pembangunan sektor pariwisata membutuhkan kerja bersama, bukan hanya mengandalkan Disbudpar.

Rakor tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, kecamatan, kelurahan, BUMN, BUMD, swasta, akademisi, media hingga pelaku ekosistem pariwisata. 

Kolaborasi itu diharapkan menghasilkan arah pembangunan yang sama sehingga potensi wisata Berau tidak berkembang secara parsial.

“Kita berharap dari rakor ini lahir kesamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan, sehingga pengembangan pariwisata Berau bisa berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)