Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Bontang mencatat capaian verifikasi yang cukup tinggi.
Sebanyak 78,51 persen usaha dan keluarga telah diverifikasi, menempatkan Bontang sebagai daerah dengan capaian tertinggi kedua di Kalimantan Timur (Kaltim).
Namun, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang meminta proses pendataan dituntaskan agar tidak ada pelaku usaha maupun wilayah yang luput dari sensus.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bontang, Dasuki mengatakan kelengkapan data menjadi penting karena hasil SE 2026 akan menjadi salah satu pijakan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah.
Ia mengapresiasi BPS Kota Bontang beserta petugas yang telah bekerja melakukan pendataan di lapangan.
Menurutnya, SE 2026 bukan sekadar kegiatan statistik rutin, melainkan momentum untuk memperbarui gambaran kondisi perekonomian Bontang.
“SE 2026 merupakan agenda nasional yang sangat strategis dan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Untuk itu, sensus ini harus mampu memberikan gambaran ekonomi Bontang secara utuh,” kata Dasuki, Jumat (14/8/2026).
Berdasarkan hasil sementara, prelist awal mencatat 85.507 sasaran. Setelah dilakukan pendataan lapangan dan ditemukan sasaran baru, jumlah tersebut meningkat menjadi 113.122 sasaran.
Dari jumlah itu, sebanyak 88.813 usaha telah terverifikasi atau terdata. Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar 24,33 persen usaha dan 21,72 persen keluarga yang belum terdata.
Pemkot menilai sisa pendataan tersebut perlu menjadi perhatian agar kualitas hasil sensus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi Bontang.
Dasuki meminta perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, serta pemangku kepentingan ikut membantu BPS menjangkau sasaran yang belum terdata.
Koordinasi dinilai penting untuk mengatasi kendala di lapangan sekaligus memastikan tidak ada unit usaha yang terlewat.
Selain kuantitas, Dasuki menekankan akurasi data. Sebab, data yang lengkap tetapi tidak sesuai kondisi sebenarnya justru dapat menimbulkan persoalan ketika digunakan sebagai dasar kebijakan.
Untuk itu, pelaku usaha di Bontang diharapkan menerima petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi usaha masing-masing.
“Data yang lengkap tetapi tidak akurat tidak akan menghasilkan kebijakan yang baik. Karena itu, kualitas dan validitas data harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia mengatakan hasil SE 2026 nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen statistik. Data tersebut dapat digunakan untuk menyusun program pembangunan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penguatan ekonomi lokal hingga mengevaluasi program yang telah berjalan.
Pesan Wali Kota Bontang yang disampaikan melalui Dasuki juga menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data.
“Bontang ke depan harus menjadi kota yang tidak hanya tumbuh, tetapi tumbuh dengan arah yang jelas. Dan arah itu harus kita bangun berdasarkan data,” demikian pesannya.
Melalui rapat koordinasi dan evaluasi SE 2026, Pemkot Bontang bersama BPS berkomitmen memperkuat sinergi sekaligus mempercepat penyelesaian pendataan.
Targetnya, seluruh sasaran dapat terjangkau sehingga hasil sensus benar-benar menjadi pijakan perencanaan pembangunan Bontang sebagai kota industri dan jasa serta daerah mitra IKN.