Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Kebijakan efisiensi anggaran bakal berlanjut tahun 2027. Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan, keterbatasan ruang fiskal ini tidak akan membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengorbankan program-program prioritas pada 2027. Pemerintah, kata dia, memilih melanjutkan kebijakan efisiensi dengan memangkas belanja yang dinilai tidak mendesak agar pelayanan dasar tetap terpenuhi.

Dalam Rancangan APBD 2027 pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp3,3 triliun. Angka tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,3 triliun, serta pendapatan transfer sekitar Rp2,1 triliun.

Dengan kondisi tersebut, penyusunan belanja akan dilakukan secara seimbang dan diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan wajib serta program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Tidak ada belanja prioritas yang kita korbankan. Kita hanya menunda berdasarkan tingkat level prioritasnya,” kata Andi Harun.

Ia menjelaskan, belanja pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi perhatian. Begitu pula belanja wajib, termasuk belanja pegawai serta kebutuhan pemerintahan lainnya.

Menurutnya, efisiensi menjadi strategi agar pemerintah tetap memiliki kemampuan fiskal meski penerimaan transfer dari pemerintah pusat mengalami penyesuaian.

Karena itu, belanja yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan ditekan. Efisiensi perjalanan dinas, makan dan minum, serta kegiatan seremonial disebut masih akan dilanjutkan pada 2027.

Andi Harun mengakui bahwa keterbatasan anggaran akan berdampak pada jumlah program yang dapat dikerjakan, namun tidak menghentikan program prioritas secara keseluruhan.

Jika dalam kondisi anggaran normal pemerintah dapat membiayai 50 ruas jalan, misalnya, maka ketika ruang fiskal menyempit jumlah tersebut dapat disaring menjadi empat atau lima ruas yang paling mendesak. Dengan menyesuaikan pola belanja terhadap kemampuan keuangan daerah, pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat dinilai tetap berjalan.

“Walaupun APBD turun karena pengaruh kebijakan nasional terhadap efisiensi belanja TKD, kita tetap mampu melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang bersifat wajib,” pungkasnya.