Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan utang kepada Bankaltimtara dapat dilunasi seluruhnya pada Oktober 2026. Saat ini, sisa utang pemerintah daerah tersebut diperkirakan tinggal sekitar Rp200 miliar.

Bupati Kukar mengatakan, pembayaran utang dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan dana kurang salur yang telah masuk ke kas daerah. Dana tersebut akan digunakan sesuai peruntukannya, termasuk untuk menutup kewajiban Pemkab Kukar kepada Bankaltimtara.

“Ini sudah masuk ke kas daerah. Sesuai peruntukannya, kita sudah bersepakat bahwa ketika ada dana kurang salur yang cair, langsung kita tutupkan ke utang kita di Bankaltimtara,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, Pemkab Kukar sejauh ini telah mencicil utang sekitar Rp500 miliar hingga mendekati Rp560 miliar. Dengan pembayaran tersebut, nilai kewajiban yang tersisa kini diperkirakan sekitar Rp200 miliar.

“Utang kita sekarang sudah kita cicil sekitar Rp500 miliar, hampir Rp560 miliar. Jadi mungkin utang kita sekitar Rp200 miliar saja lagi,” katanya.

Bupati menegaskan, pelunasan utang tersebut ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Target itu sesuai dengan perencanaan awal Pemkab Kukar yang menggunakan skema pinjaman untuk menjaga kelancaran arus kas daerah dan menyelesaikannya dalam satu tahun anggaran.

“Target kita pada bulan Oktober nanti, utang kita sudah lunas di Bankaltimtara. Sesuai dengan perencanaan kita kemarin, bahwa utang ini untuk menutupi kelancaran arus kas dan kita lunasi dalam satu tahun berjalan anggaran,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemkab Kukar masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait persoalan kurang salur dan lebih bayar anggaran yang menjadi hak daerah.

Bupati menyebut, Kukar memiliki potensi kurang bayar dari pemerintah pusat sekitar Rp3 triliun. Namun, di sisi lain terdapat lebih bayar sekitar Rp600 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp2,4 triliun yang masih perlu mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat.

“Berarti kita tetap ke pusat untuk meminta sisanya. Karena Kutai Kartanegara, kalau kurang bayar kita ada sekitar Rp3 triliun dan lebih bayar kita ada sekitar Rp600 miliar. Jadi ada sekitar Rp2,4 triliun,” ungkapnya.

Pemkab Kukar berharap selisih tersebut dapat memperoleh kejelasan dan berpeluang dimasukkan dalam struktur penganggaran tahun 2027.

“Nantinya kita meminta kejelasan ke pusat, apakah ini bisa kita masukkan dalam batang tubuh penganggaran tahun 2027,” imbuhnya.

Menurutnya, komunikasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan untuk memastikan kepastian anggaran serta penyelesaian kewajiban pemerintah pusat kepada daerah.

“Tentunya proses komunikasi dengan Kementerian Keuangan terus kita laksanakan sehingga memastikan anggaran,” pungkasnya.