Usai Pimpin Upacara HUT RI, Bupati PPU Usulkan Sejumlah Kebutuhan Infrastruktur ke Pusat

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Usai Pimpin Upacara HUT RI, Bupati PPU Usulkan Sejumlah Kebutuhan Infrastruktur ke Pusat

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Usai Pimpin Upacara HUT RI, Bupati PPU Usulkan Sejumlah Kebutuhan Infrastruktur ke Pusat 

Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)

Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan 

PENAJAM - Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU mengusulkan beberapa kebutuhan infrastruktur ke pemerintah pusat. 

Salah satunya, usulan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Buluminung ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Bupati mengaku telah menemui langsung Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat beberapa hari yang lalu. 

Usulan pembangunan TPST tersebut telah mendapatkan respons positif dari Menteri Lingkungan Hidup. Selain TPST, KLH juga menjanjikan bantuan konservasi terumbu karang. 

“Kami sudah bertemu dengan Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup. Kami perjuangkan TPST dan terumbu karang,” kata Mudyat usai memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Halaman Kantor Bupati PPU, Senin (17/8/2026). 

Selain itu, Mudyat juga meminta KLH untuk melakukan pemeriksaan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan yang beroperasi di Benuo Taka. 

Karena, terindikasi ada perusahaan yang beroperasi di Benuo Taka tidak menaati ketentuan Amdal sehingga berisiko terhadap lingkungan. 

“Kami juga mengusulkan agar KLH melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang tidak menaati Amdal,” terangnya. 

Selain mengusulkan kebutuhan infrastruktur ke KLH, kata Mudyat, Pemkab PPU juga mengusulkan pembangunan  Base Transceiver Station (BTS) atau tower telekomunikasi untuk mengatasi sembilan titik wilayah blank spot di Benuo Taka ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

Sembilan titik blank spot yakni  lokasi Desa Rintik, Desa Labangka Barat dan Desa Sumber Sari di Kecamatan Babulu. Sedangkan Kecamatan Penajam meliputi Desa Sidorejo, Desa Giripurwa, dan Desa Bukit Subur. Sementara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku yang wilayahnya blank spot berada di Kelurahan Mentawir, Desa Karang Jinawi dan Desa Telemow. 

“Kementerian Komdigi menyambut baik usulan kita. Karena BTS yang dibangun Komdigi melalui program Bakti hanya ada di Paser. Dalam waktu dekat ini, Komdigi akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan terhadap sembilan titik blank spot,” terangnya. 

Momentum perayaan HUT ke-81 RI, Mudyat juga mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi membangun Kabupaten PPU. 

“Semangat gotong royong harus dikuatkan untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, adil dan sejahtera,” pungkasnya.