Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Bendera Dayak Borneo berkibar pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Senin (17/8/2026).
Pengibaran bendera berwarna merah, kuning, dan biru tersebut bukan sekadar wacana. Bendera Dayak Borneo dilaporkan berkibar di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, kawasan dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Selain di wilayah perbatasan, ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah juga muncul di Kota Samarinda. Bendera Dayak Borneo dan sejumlah spanduk berisi protes terkait ketidakadilan pemerintah terbentang di dinding flyover.
Aksi tersebut menjadi perhatian karena dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI.
Menanggapi hal itu, tokoh masyarakat Dayak asal Balikpapan, Abriantinus, menilai pengibaran bendera Dayak Borneo merupakan bentuk ekspresi, terutama dari kalangan generasi muda yang ingin menyampaikan aspirasi dan menuntut perhatian serta keadilan.
"Kalau menurut saya sendiri, berkaitan dengan pengibaran bendera Dayak Besar itu sebenarnya merupakan ekspresi dari kalangan anak muda. Itu hanya menuntut perhatian dan keadilan," kata Abriantinus usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 RI di Balaikota Balikpapan.
Ia menilai aksi tersebut tidak mengarah pada keinginan untuk memisahkan diri maupun membentuk gerakan kemerdekaan.
Menurutnya, pengibaran bendera dan penyampaian protes itu merupakan bentuk pelampiasan atas kekecewaan yang dirasakan sebagian masyarakat.
"Kalau mengarah kepada kemerdekaan dan lain sebagainya, saya pikir tidak terjadi seperti itu. Hanya pelampiasan semacam kekecewaan saja," ujarnya.
Meski demikian, Abriantinus mengajak masyarakat, khususnya generasi muda Dayak, untuk tetap menghargai perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, kemerdekaan yang dirasakan saat ini merupakan hasil perjuangan seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat Dayak.
"Perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan itu bukan satu hal yang mudah. Dan itu bukan oleh karena orang tertentu atau tokoh tertentu, tapi seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya juga masyarakat Dayak," katanya.
Abriantinus mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak membiarkan berbagai persoalan berkembang menjadi konflik yang dapat memecah persatuan.
Ia berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan baik, sementara pemerintah juga diminta merespons berbagai keluhan secara positif.
"Kita cooling down, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini yang lebih bagus. Tetapi ke depan, kita juga berharap pemerintah bisa merespons dan menanggapi itu secara positif, tidak melakukan hal-hal yang kemudian bisa memicu," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat, termasuk masyarakat adat, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Abriantinus juga memastikan masyarakat Dayak di Kota Balikpapan tetap memegang komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Apalagi Kota Balikpapan, saya pastikan seluruh masyarakat Dayak Kota Balikpapan itu tetap Merah Putih dan NKRI. Itu yang paling penting. Aman saja Balikpapan," tegasnya.
Di sisi lain, Abriantinus mengakui terdapat kekecewaan dari sebagian tokoh dan masyarakat Dayak terhadap perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat asli Kalimantan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah belum adanya putra terbaik Dayak yang mendapatkan posisi di jajaran pemerintahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keterwakilan masyarakat asli Kalimantan di tingkat pemerintahan perlu menjadi perhatian, termasuk dalam struktur pemerintahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kita berharap paling tidak suku-suku asli Kalimantan ini ada di dalam situ. Termasuk dalam struktural di Ibu Kota Nusantara," katanya.
Selain persoalan keterwakilan, ia juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap kepentingan daerah di Kalimantan Timur (Kaltim).
Abriantinus menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan sejumlah dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut turut memunculkan wacana pemberian otonomi khusus bagi Kaltim.
"Kalimantan Timur memang ada wacana sekarang untuk meminta otonomi khusus Kalimantan Timur," ujarnya.
Ia menilai posisi Kaltim sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam, sekaligus wilayah tempat berdirinya Ibu Kota Nusantara di Sepaku, perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Menurut Abriantinus, kebijakan khusus tersebut dapat membuka peluang bagi pembagian anggaran dan pembangunan yang lebih berpihak pada kebutuhan daerah.
"Sekarang Ibu Kota Nusantara ada di Sepaku, Kalimantan Timur. Menurut saya, sangat pantas kalau Kalimantan Timur diberikan otonomi khusus supaya pembagian anggaran dan lain sebagainya bisa menjadi skala prioritas," pungkasnya.