Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan

BONTANG – DPRD Kota Bontang meminta pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara menyeluruh. Pengawasan tidak cukup hanya memeriksa makanan ketika sudah sampai di tangan siswa, tetapi harus mencakup seluruh rantai penyediaannya.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan proses pengolahan hingga penyajian makanan harus menjadi perhatian karena setiap tahapan berpotensi memengaruhi kualitas dan keamanan makanan yang diterima peserta didik.

“Kita mengawasi bersama-sama. Mulai dari aspek kebersihan, proses transportasi makanan ke sekolah. Hingga penyajian dan distribusinya,” katanya, Selasa (18/8/2026).

Menurut Andi Faiz, standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) harus menjadi acuan dalam pelaksanaan MBG. SPPG maupun mitra penyedia makanan wajib memastikan seluruh prosedur tersebut dijalankan.

Ia menyebut pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan standar yang telah ditetapkan dapat diterapkan di lapangan. Sementara mitra penyedia makanan bekerja berdasarkan kontrak dengan SPPG.

“Segala sesuatu yang sudah diputuskan sebagai standar kerja oleh BGN maupun SPPG itulah yang menjadi acuan dalam mengelola, menyiapkan, mendistribusikan, hingga menyajikan makanan,” jelasnya.

DPRD Bontang juga akan melakukan sidak secara berkala sebagai bagian dari pengawasan. Pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran langsung mengenai penerapan prosedur di masing-masing SPPG.

Andi Faiz menegaskan, keberhasilan MBG tidak dapat diukur hanya dari seberapa banyak makanan yang tersalurkan kepada siswa. Keamanan pangan dan kualitas makanan juga menjadi indikator penting yang harus dipastikan.

Karena itu, pengawasan dari pemerintah daerah dan DPRD dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar dan memberikan rasa aman bagi siswa maupun orang tua. (Adv)