Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Krido Pramono menegaskan pengibaran Bendera Borneo Raya atau Dayak Borneo bukan merupakan tanda adanya keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ini disampaikan untuk menanggapi adanya aksi pembentangan Bendera Borneo Raya di Jembatan Flyover Air Hitam, Kota Samarinda pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
Menurutnya, aksi pembentangan bendera yang dilakukan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI itu lebih merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan protes terkait pembangunan serta perhatian pemerintah terhadap daerah.
"Sebetulnya pembentangan bendera itu bendera identitas. Contoh, mereka mengibarkan bendera Dayak Borneo, tapi mereka sebetulnya tetap NKRI, mereka tetap Merah Putih," ucap Mayjen TNI Krido, Selasa (18/8/2026).
Ia mengatakan, aksi tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai gerakan yang menginginkan pemisahan diri atau mendirikan negara sendiri.
Menurutnya, pembentangan bendera tersebut merupakan bentuk protes agar sejumlah kebutuhan pembangunan di wilayah Kalimantan mendapat perhatian lebih besar.
"Hanya wujud daripada mungkin protes bahwa mereka ternyata menginginkan beberapa pembangunan di wilayahnya. Contoh jalan, atau jembatan, kemudian akses lain yang bisa memudahkan mereka melakukan aktivitas," katanya.
Mayjen TNI Krido menegaskan Kodam VI/Mulawarman bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menampung aspirasi yang disampaikan.
Ia menyebut, sejumlah pihak yang didalami terkait aksi tersebut juga menyampaikan bahwa pembentangan bendera dan spanduk merupakan bentuk aktualisasi aspirasi masyarakat.
"Sekali lagi, mereka bukan berarti mereka menginginkan lepas dari NKRI dan ingin mendirikan negara sendiri, tidak. Hanya protes internal mereka terkait itu semuanya, agar mendapatkan hal yang sama atau perhatian dari kita," tegasnya.
Ia mengimbau masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) tetap menjaga persatuan dan menempatkan seluruh aspirasi dalam bingkai NKRI.
"Kita menganjurkan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kaltim dan Kaltara, bahwa kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita sama-sama harus bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa ini," ujarnya.
Mayjen TNI Krido mengakui pembangunan belum dapat dirasakan secara cepat dan merata oleh seluruh masyarakat.
Namun, ia meyakini pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Tidak semuanya, tidak secara cepat, tidak secara menyeluruh bahwa pembangunan nanti akan dirasakan oleh semuanya. Namun, saya yakin pemerintah akan bekerja terus-menerus untuk bagaimana membuat masyarakatnya juga mendapatkan hal yang sama," imbuhnya.