Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong penataan sistem kepelabuhanan lebih terintegrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi, distribusi logistik dan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan.

Langkah tersebut dinilai strategis mengingat karakteristik Kabupaten Nunukan yang terdiri atas wilayah kepulauan dan daratan. Mobilitas masyarakat, distribusi barang, aktivitas perdagangan, hingga kegiatan ekspor-impor sangat bergantung pada konektivitas laut dan keberadaan pelabuhan yang mampu mendukung pergerakan orang maupun barang secara efektif.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan perhatian Bupati Nunukan Irwan Sabri terhadap sektor kepelabuhanan tidak terlepas dari posisi strategis Nunukan dalam jalur pelayaran dan perdagangan di kawasan perbatasan.

Menurutnya, pelabuhan harus dipandang sebagai bagian dari mata rantai logistik yang terhubung dengan sistem transportasi lainnya. Karena itu, penataan pelabuhan tidak cukup hanya menyangkut fasilitas bongkar muat, tetapi juga harus memperhatikan keterhubungan antarmoda dan intermoda sehingga membentuk jaringan transportasi yang efektif.

“Bupati sangat konsen terhadap sistem tatanan kepelabuhanan. Nunukan ini terdiri atas pulau dan daratan. Tumpuan logistik ekonomi, baik barang maupun orang, termasuk aktivitas ekspor dan impor, sangat bergantung pada konektivitas tersebut,” kata Robby.

Ia menjelaskan, penguatan sistem kepelabuhanan menjadi semakin penting karena aktivitas pelayaran di Nunukan memiliki cakupan yang luas, mulai dari kepentingan lokal dan regional hingga nasional dan internasional.

Namun, kompleksitas pengelolaan kepelabuhanan juga tidak dapat dilepaskan dari kewenangan berbagai tingkatan pemerintahan. Aspek perizinan, operasional pelayaran, bongkar muat, hingga pembangunan dan pengembangan prasarana melibatkan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

Karena itu, Pemkab Nunukan akan membawa berbagai persoalan dan kebutuhan pengembangan kepelabuhanan tersebut ke tingkat provinsi dan pemerintah pusat. Tujuannya, agar pembangunan konektivitas dan prasarana transportasi di Nunukan dapat dilakukan secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Ini yang akan dibawa ke tingkat provinsi maupun pusat, terutama berkaitan dengan jaringan konektivitas dan prasarana aktivitas pelayaran, baik pelayaran maupun bongkar muat barang dan orang. Semuanya memiliki kewenangan masing-masing, baik dalam kebijakan, perizinan maupun operasional,” ujarnya.

Robby menegaskan, penataan kepelabuhanan merupakan bagian dari agenda besar Pemkab Nunukan dalam membangun kawasan perbatasan yang lebih modern dan memiliki daya saing ekonomi.

Menurut dia, posisi geografis Nunukan sebagai daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang investasi dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pelabuhan, dalam konteks tersebut, dapat menjadi salah satu simpul utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan sistem kepelabuhanan yang terintegrasi, arus barang dan orang diharapkan menjadi lebih efisien sehingga memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pemkab Nunukan sangat serius melakukan penataan dan pembenahan. Persoalan di perbatasan ini begitu kompleks. Salah satu tumpuannya adalah urat nadi ekonomi masyarakat yang harus kita dorong menjadi kawasan investasi modern dan pada akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan,” pungkasnya.