Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Di tengah kondisi efisiensi anggaran, DPRD Samarinda meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan sekaligus mencari sumber pendapatan baru.
Kondisi keuangan daerah yang masih terbatas membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didorong tidak hanya mengandalkan sumber pajak yang selama ini menjadi penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan Pemkot Samarinda untuk meningkatkan PAD. Salah satunya melalui intensifikasi terhadap sumber pendapatan yang sudah ada.
Menurutnya, sektor pajak masih menjadi salah satu penopang terbesar PAD Samarinda. Karena itu, pengawasan dan optimalisasi terhadap penerimaan pajak perlu diperkuat, khususnya dari sektor usaha makanan dan minuman, restoran, serta sumber pajak lainnya.
Selain memaksimalkan sumber PAD yang telah berjalan, DPRD juga mendorong Pemkot Samarinda melakukan ekstensifikasi dengan menggali potensi pendapatan di luar sektor pajak.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang adalah pariwisata. Deni menyebut aktivitas pariwisata di Samarinda mulai berkembang, namun menurutnya kehadiran pemerintah dalam mengelola potensi tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Pariwisata yang ada di Kota Samarinda ini banyak mulai tumbuh, tapi pemerintah kota belum hadir di sana. Nah, ini juga menjadi sumber PAD kita,” ucap Deni.
Potensi lain yang turut menjadi perhatian adalah investasi yang masuk ke Samarinda. Menurut Deni, perkembangan investasi perlu diikuti dengan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Di sisi lain, DPRD juga mendorong adanya inovasi untuk menciptakan sumber penerimaan baru. Salah satu yang telah dilakukan Pemkot Samarinda adalah melalui pengembangan produk air minum dalam kemasan Samaqua.
Deni menilai langkah tersebut menjadi salah satu bentuk inovasi pemerintah dalam menggali potensi PAD, khususnya ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas akibat kebijakan efisiensi.
“Artinya adalah mengorek PAD di tengah kondisi efisiensi,” pungkasnya.