Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menerima penyaluran dana kurang salur sebesar Rp12 miliar dari pemerintah pusat.
Dana segar tersebut merupakan termin pertama dari pencairan piutang Transfer ke Daerah (TKD) atau Dana Bagi Hasil (DBH) tahun-tahun sebelumnya.
Anggaran ini masuk dalam skema perhitungan dan penyesuaian fiskal berjalan pada 2026, yang kini tengah diperhitungkan dalam pembahasan APBD Perubahan.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud membenarkan adanya pencairan tersebut. Meskipun jumlahnya jauh dari total potensi kurang salur yang mencapai Rp400 miliar, ia tetap mensyukuri masuknya alokasi anggaran tersebut ke kas daerah.
"Informasi yang saya dapat, dari potensi kurang salur sekitar Rp400 miliar, yang tersalurkan baru sekitar Rp12 miliar. Ya, kita nikmati dan kita syukuri saja," ujar Rahmad, Rabu (19/8/2026).
Ia menambahkan, secara teknis alokasi dana tersebut diserahkan kepada Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, ia menegaskan agar anggaran difokuskan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Digunakan untuk program-program prioritas. Pesan saya, masalah pendidikan dan kesehatan jangan pernah dihilangkan anggarannya. Soal gaji pegawai juga Insya Allah aman, tidak ada penundaan," tegasnya.
Pj Sekdakot Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dana Rp12 miliar tersebut tetap dikategorikan sebagai TKD karena merupakan alokasi yang ditransfer langsung oleh pusat.
Namun, tambahan dana tersebut diakui belum mampu menutup proyeksi defisit anggaran dalam APBD Perubahan 2026.
"Defisit kita masih lumayan besar, sekitar Rp290-an miliar. Jadi masuknya Rp12 miliar ini belum bisa menutup defisit tersebut," jelas Agus.
Ia menguraikan, dari total estimasi potensi TKD sebesar Rp425 miliar, baru Rp12 miliar yang terealisasi.
Artinya, masih terdapat sekitar Rp413 miliar dana yang belum jelas kepastian penyalurannya. Sebagian nilai defisit tersebut telah ditekan melalui berbagai skema penghematan anggaran belanja daerah.
Guna menyikapi sisa piutang transfer yang belum disalurkan pusat, Pemkot Balikpapan akan mendorong pola penagihan atau koordinasi yang dikomandoi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
"Kemungkinan nanti Pak Gubernur yang mengkoordinir. Kalau dari pemerintah kota bergerak sendiri-sendiri, pengaruhnya tidak akan terlalu besar," pungkasnya.