Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan

TANJUNG REDEB – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Berau semakin mengkhawatirkan. Di tengah kondisi cuaca panas dan kering, lebih dari 1.000 titik kebakaran telah terdeteksi, sehingga penanganan Karhutla menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Cuaca ekstrem yang berlangsung cukup panjang berpotensi membuat lahan semakin mudah terbakar dan mempercepat penyebaran api.

Dalam pertemuan darurat di Ruang Sangalaki, Sri Juniarsih meminta seluruh unsur penanganan Karhutla meningkatkan koordinasi dan mempercepat respons di lapangan. BPBD, TNI, Polri, BMKG, Disdamkarmat serta instansi terkait diminta bergerak secara terpadu untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

“Semua pihak harus berkoordinasi dan bergerak cepat. Kondisi seperti ini tidak bisa ditangani sendiri-sendiri,” tegasnya.

Banyaknya titik kebakaran juga membuat pemerintah menaruh perhatian terhadap keterlibatan perusahaan pemegang konsesi lahan.

Perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau diminta tidak hanya menjalankan aktivitas usaha, tetapi ikut bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di sekitar wilayah operasionalnya.

Sri Juniarsih bahkan meminta perusahaan lebih peka terhadap kondisi darurat yang terjadi. Menurutnya, perusahaan memiliki sumber daya dan peralatan yang dapat membantu memperkuat upaya pemadaman bersama pemerintah dan aparat.

“Kalian mencari uang di sini, jadi tolong lebih peka dan bekerja sama. Jangan cuek dengan kondisi darurat seperti ini,” ujarnya.

Dorongan keterlibatan perusahaan turut menjadi perhatian Forkopimda Berau. Unsur pemerintah daerah, TNI, Polri dan aparat penegak hukum meminta perusahaan berperan mulai dari pencegahan, pemantauan hingga penanganan kebakaran yang muncul di wilayah masing-masing.

Selain memperkuat pemadaman, pemerintah juga mendorong sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Terlebih dalam kondisi panas dan kering, api dari pembakaran lahan dapat dengan cepat menjalar dan sulit dikendalikan.

Pemerintah turut mengingatkan bahwa pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dapat berkonsekuensi hukum. Ketentuan pidana terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, termasuk ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan jumlah titik kebakaran yang telah menembus angka 1.000, Pemkab Berau menilai penanganan karhutla membutuhkan gerak bersama. Pemerintah, perusahaan, aparat dan masyarakat diminta tidak menunggu api membesar, tetapi memperkuat pencegahan sejak munculnya indikasi kebakaran.