Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan 

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. 

Kuota BBM subsidi jenis pertalite yang didapatkan Kabupaten PPU per tahun sebesar 9.397 kiloliter. Kuota ini dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat PPU dan pengendara dari luar yang melintas. 

“Pemerintah daerah sudah mengajukan tambahan kuota BBM subsidi, mudah-mudahan disetujui oleh pemerintah pusat,” kata Bupati PPU, Mudyat Noor, Kamis (19/8/2026). 

Mudyat mengungkapkan, kuota BBM subsidi yang dialokasikan pemerintah pusat hanya berpatokan terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten PPU tanpa mempertimbangkan kebutuhan pengendara yang melintas di wilayah PPU. 

Kabupaten PPU merupakan jalur lintasan antara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Kalimantan Selatan (Kalsel) dan meningkatnya mobilitas logistik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga kebutuhan BBM semakin tinggi. 

“Pertamina Patra Niaga sudah menghitung, secara umum kuota BBM yang dimiliki oleh PPU, itu cukup untuk masyarakat lokal. Tetapi, PPU merupakan jalur antar provinsi sehingga banyak kendaraan pribadi dan perusahaan yang melintas dan ditambah adanya IKN, tentu menambah beban kebutuhan bahan bakar minyak,” ujarnya. 

Mudyat menyatakan, kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk Benuo Taka tanpa mempertimbangkan PPU sebagai jalur lintasan antar provinsi dan urat nadi distribusi logistik IKN sehingga menimbulkan anteran panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama di SPBU Jalan Provinsi Km 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam. 

“Kami berharap PPU sebagai jalur perlintasan antar provinsi jadi pertimbangan agar mendapatkan tambahan kuota,” pungkasnya.