Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan

BONTANG – DPRD Kota Bontang meminta mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbaiki komunikasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan keterbukaan informasi diperlukan untuk menjawab kekhawatiran orang tua setelah munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di sekolah.

Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai bagaimana makanan diolah, standar kebersihan yang diterapkan, hingga proses distribusinya ke sekolah.

“Menurut saya bukan berarti mereka defensif. Bisa jadi karena terikat kontrak sehingga mereka merasa harus berpegang pada standar yang ada. Tetapi cara berkomunikasi dengan masyarakat memang perlu diperbaiki,” katanya, Rabu (19/8/2026).

Ia menilai sikap hati-hati mitra SPPG dalam menjalankan program dapat dipahami karena adanya standar dan kontrak kerja. Namun, hal tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk membatasi komunikasi dengan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka justru penting untuk membangun kembali kepercayaan orang tua terhadap pelaksanaan MBG di sekolah.

“Peristiwa yang terjadi kemarin tentu menimbulkan kekhawatiran. Karena itu, ruang komunikasi harus dibuka agar keraguan masyarakat bisa dijawab dengan penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Andi Faiz mengatakan masukan dari masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi mitra SPPG. Terlebih, orang tua merupakan pihak yang menitipkan anaknya untuk menerima makanan dalam program tersebut.

Selain mendorong keterbukaan informasi, DPRD juga akan memperkuat pengawasan melalui sidak secara berkala ke SPPG. Pengawasan tersebut mencakup kebersihan, pengolahan, transportasi, distribusi hingga penyajian makanan.

DPRD berharap komunikasi yang lebih terbuka berjalan beriringan dengan pengawasan di lapangan. Dengan demikian, persoalan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti dan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat terjaga. (Adv)