Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan
TANJUNG REDEB – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Berau tidak hanya menjadi persoalan luasnya area yang terbakar.
Frekuensi kejadian yang muncul hampir bersamaan membuat kekuatan personel dan armada pemadam di lapangan mulai menghadapi keterbatasan.
Kepala BPBD Berau, Masyahadi Muhdi, mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 163 personel yang disiagakan untuk menangani berbagai kejadian kebakaran, baik kebakaran permukiman maupun Karhutla. Sementara armada yang masih dapat digunakan berjumlah sekitar 52 unit.
Menurutnya, jumlah tersebut sebenarnya masih tergolong mencukupi apabila menghadapi kondisi kebakaran dalam situasi normal.
Namun, karakter Karhutla yang terjadi secara masif dan di sejumlah lokasi dalam waktu berdekatan membuat kebutuhan tenaga maupun kendaraan pemadam meningkat tajam.
“Kalau kondisi normal sebenarnya jumlah ini cukup. Tetapi karena Karhutla sangat masif, kebutuhan personel dan unit tentu lebih ekstra,” kata Masyahadi.
Persoalan lain muncul dari kondisi geografis lokasi kebakaran. Sejumlah titik api berada jauh dari permukiman dan tidak memiliki akses yang mudah dilalui kendaraan. Kondisi tersebut membuat proses mobilisasi tim menjadi lebih lama, terlebih ketika beberapa titik kebakaran harus ditangani dalam waktu bersamaan.
Ketersediaan air juga menjadi tantangan tersendiri. Ketika persediaan air di mobil tangki habis, petugas harus mencari sumber air yang terkadang berjarak cukup jauh dari lokasi kebakaran. Waktu yang terbuang untuk mengisi ulang air dapat membuat api kembali membesar, terutama ketika angin bertiup kencang.
“Kalau air di mobil tangki habis, kita kesulitan mengambil air lagi. Ketika ada angin, api bisa kembali berkobar,” jelasnya.
Tekanan terhadap operasional juga bertambah karena kebutuhan BBM yang meningkat. Mobil pemadam maupun tangki harus berulang kali bergerak dari posko menuju titik kebakaran dan kembali mengisi kebutuhan. Kondisi ini membuat konsumsi BBM jauh lebih besar dibandingkan situasi kebakaran biasa.
Di sisi lain, BPBD menilai dukungan dari pihak swasta masih perlu diperkuat, baik berupa tambahan personel, sarana maupun logistik. Keterlibatan masyarakat juga menjadi perhatian. Masyahadi menyebut masih ditemukan warga yang hanya menyaksikan proses pemadaman ketika kebakaran terjadi di sekitar permukiman.
“Petugas bekerja keras memadamkan api, sementara masyarakat justru menjadi penonton. Kesadaran dan sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Untuk mempercepat respons, penanganan Karhutla saat ini dibagi ke dalam lima zona, dengan memanfaatkan posko yang tersebar di sejumlah wilayah. Pembagian tersebut meliputi zona Gunung Tabur–Tanjung Batu, Teluk Bayur–Kelay, Labanan–Segah, Tanjung Redeb–Sambaliung, serta Biatan–Biduk-Biduk.
Selain kekuatan BPBD dan Damkar, penanganan juga diperkuat unsur pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Manggala Agni, serta dukungan dua unit mobil tangki dari PUPR atau BWS Kalimantan V Tanjung Selor.
Masyahadi menegaskan pola pembagian zona tersebut diharapkan membuat respons terhadap laporan kebakaran lebih cepat karena tim tidak harus selalu bergerak dari satu pusat. Namun, skema tersebut masih membutuhkan dukungan operasional yang lebih besar agar seluruh tim dapat bergerak optimal.
“Posko dan pembagian zona sudah berjalan, tetapi masih ada kendala, terutama kebutuhan dana operasional yang masih diperlukan,” pungkasnya.