Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Menurut Hetifah, perkembangan karhutla dalam beberapa hari terakhir menunjukkan persoalan tersebut tidak lagi sekadar kebakaran hutan dan lahan, melainkan telah menjadi ancaman bencana yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan, mobilitas dan aktivitas masyarakat.
"Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama," ujar Hetifah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2026).
Data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan peningkatan signifikan jumlah titik panas di Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Pada 19 Agustus 2026, tercatat 518 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut, meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya. Secara kumulatif, sepanjang 17 hingga 19 Agustus 2026, terdapat 750 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Kondisi serupa juga terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim). Berdasarkan data BPBD Kaltim per 19 Agustus 2026, tercatat 413 titik kejadian karhutla dengan luas lahan dan hutan terbakar mencapai 936,95 hektare.
Di Kutai Barat, tercatat 72 lokasi karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 415,51 hektare.
"Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak," tegasnya.
Hetifah mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengerahkan personel gabungan, memperkuat pemadaman darat, menggunakan water bombing, serta menjalankan operasi modifikasi cuaca.
Namun, menurutnya, upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan langkah perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap.
"Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki kerentanan kesehatan," kata Hetifah.
Ia juga meminta BNPB bersama BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah yang mengalami peningkatan karhutla. Setiap titik api yang terdeteksi, kata dia, harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
"Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman," ujarnya.
Hetifah menegaskan, sebagai anggota Komisi VIII DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, dirinya akan terus mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan berbasis data.
"Keselamatan warga harus menjadi prioritas," tegasnya.
Selain penanganan saat ini, Hetifah juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi kondisi kering yang masih berpotensi berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.
BMKG memperkirakan kondisi minim pertumbuhan awan masih terjadi di sebagian wilayah Kalimantan, sementara musim hujan baru berpotensi datang sekitar pertengahan Oktober.
"Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik," pungkasnya.