Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG - Kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang mendapat sorotan dari DPRD. Pemerintah daerah dinilai telah mengambil langkah cepat dengan mencopot dua pejabat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun langkah tersebut dianggap belum cukup untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam menilai persoalan utama dalam pelaksanaan MBG tidak hanya terletak pada penanggung jawab SPPG, tetapi juga pada sistem pengawasan yang harus diperketat.
Menurutnya, pencopotan dua pejabat SPPG merupakan bentuk respons pemerintah yang patut diapresiasi. Namun, evaluasi tidak boleh berhenti pada pergantian penanggung jawab.
“Terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan respons cepat. Tetapi tidak sampai di sini. Kita memberikan respons cepat, harus setiap hari ada pemantauan,” ujarnya, Senin (24/8/2026).
Ia meminta agar pengawasan terhadap makanan yang diproduksi di setiap SPPG dilakukan secara rutin dan melibatkan tenaga ahli gizi. Keberadaan ahli gizi dinilai penting untuk memastikan makanan yang akan diberikan kepada siswa benar-benar aman dikonsumsi.
“Ahli gizi itu harus ada di Bontang. Harus ada pengecekan setiap hari. Sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah, di setiap SPPG itu harus ada ahli gizinya yang tahu bahwa ini layak untuk dimakan sekian jam ke depan,” katanya.
Menurut dia, proses pengawasan tidak cukup hanya dilakukan setelah makanan didistribusikan. Pemeriksaan harus dilakukan sejak bahan baku diterima, proses memasak, pengemasan hingga makanan sampai ke sekolah.
Ia menilai potensi keracunan dapat terjadi apabila manajemen pengolahan makanan tidak berjalan dengan baik. Faktor seperti kualitas bahan baku, proses memasak, suhu penyimpanan hingga lamanya makanan berada sebelum dikonsumsi harus menjadi perhatian.
“Manajemen harus di depan. Kalau manajemen sudah di depan, itu sudah terbungkus bagaimana pendistribusiannya, jam berapa harus didistribusikan, jam berapa menu ini harus dimakan, jam berapa harus dimasak, jam berapa harus dikemas, jam berapa harus diantar,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai standar.
Menurutnya, Kepala SPPG pada dasarnya merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan, bukan orang yang secara langsung memasak makanan. Karena itu, pencopotan kepala SPPG dinilai tidak otomatis menyelesaikan persoalan jika sistem pengawasan di lapangan masih lemah.
“Biar Kepala SPPG-nya dipecat semua, kalau pengawasan makanan ini tidak diawasi dengan ketat, pasti akan terjadi lagi hal seperti ini,” tegasnya.
Ia pun meminta koordinator wilayah (Korwil) SPPG memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh SPPG di Kota Bontang. Salah satunya dengan memastikan keberadaan tenaga ahli yang mampu memeriksa kelayakan makanan sebelum didistribusikan.
“Korwil SPPG yang betul-betul mengawasi. Korwilnya turunkan ahli gizi di setiap SPPG. Sebelum didistribusikan harus ada ahlinya mengetahui bahwa makanan yang akan didistribusikan itu layak dimakan,” ujarnya.
Ia berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar program MBG tetap berjalan dengan baik sekaligus memberikan jaminan keamanan pangan bagi para penerima manfaat. (Adv)