Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali menjadi persoalan serius bagi nelayan di Pulau Sebatik. Keterbatasan pasokan yang berlangsung sejak awal 2026 dinilai telah mencapai titik yang mengancam keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan dan usaha perikanan masyarakat pesisir.
Ketua Himpunan Nelayan Sebatik (HNS), Tamrin, mengatakan pasokan BBM subsidi yang diterima nelayan saat ini masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Berdasarkan pendataan yang dilakukan HNS dan telah disampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kebutuhan BBM nelayan Sebatik diperkirakan mencapai sekitar 500 ton per bulan.
Namun, realisasi pasokan yang tersedia disebut hanya sekitar 50 ton per bulan.
“Bukan kekurangan lagi. Bisa dikatakan kuota yang tersedia dan tersalurkan di Pulau Sebatik ini sekitar 30 persen saja dibanding kebutuhan nelayan,” kata Tamrin.
Ia menjelaskan, terdapat lebih dari 1.200 pelaku usaha perikanan di Sebatik yang terdiri atas nelayan tangkap dan pembudidaya. Untuk nelayan tangkap, kebutuhan operasional setiap perahu diperkirakan mencapai sekitar 500 liter bensin dan 300 liter solar dalam satu bulan.
Jika kebutuhan tersebut diakumulasi berdasarkan jumlah pelaku usaha dan data yang telah dihimpun, kebutuhan BBM nelayan Sebatik mencapai sekitar 500 ton per bulan. Sementara itu, pasokan BBM subsidi yang diterima hanya berkisar 50 ton.
“Kalau dikalkulasi sesuai data yang kami kirim ke BPH Migas, seharusnya sekitar 500 ton dalam satu bulan. Akan tetapi, faktanya yang diberikan paling banyak sekitar 50 ton,” ujarnya.
Kesenjangan pasokan tersebut membuat nelayan harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan operasional agar tetap dapat melaut. Salah satu pilihan yang ditempuh adalah membeli BBM dari Malaysia.
Persoalannya, harga BBM tersebut dinilai tidak lagi sebanding dengan kemampuan ekonomi nelayan maupun hasil tangkapan yang diperoleh.
“BBM Malaysia sebenarnya bisa menutupi operasional, tetapi nelayan tidak mampu menjangkau harganya. Hasil tangkapan tidak sebanding dengan anggaran operasional yang harus dikeluarkan,” tutur Tamrin.
Kondisi semakin berat ketika cuaca laut memburuk. Gelombang tinggi menyebabkan mesin perahu bekerja lebih keras sehingga konsumsi BBM meningkat. Dalam situasi seperti itu, keterbatasan pasokan tidak hanya berdampak pada biaya operasional, tetapi juga membatasi kemampuan nelayan untuk melaut.
“Kalau melawan gelombang, minyak semakin banyak terkuras. Apalagi kondisi cuaca sekarang tidak mendukung,” katanya.
Keterbatasan pasokan juga terlihat ketika distribusi BBM berlangsung. Antrean panjang nelayan tidak selalu berujung pada terpenuhinya kebutuhan. Stok yang terbatas membuat BBM cepat habis sebelum seluruh nelayan memperoleh jatah.
Tamrin mengaku sempat menyaksikan langsung situasi antrean yang memanas. Sejumlah nelayan kecewa karena telah mengikuti antrean, tetapi tidak memperoleh BBM akibat stok yang lebih dahulu habis.
“Yang antre di belakang akhirnya tidak mendapatkan BBM. Itu yang memicu kemarahan. Saya hadir untuk menenangkan mereka dan meminta bersabar,” ungkapnya.
Menurut Tamrin, persoalan tersebut menunjukkan bahwa masalah BBM nelayan Sebatik tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis distribusi semata. Dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan riil nelayan, besaran kuota, hingga mekanisme penyaluran agar subsidi benar-benar mampu menopang aktivitas perikanan masyarakat.
Untuk mencari solusi yang lebih konkret, HNS telah menyampaikan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Nunukan, khususnya Komisi II.
HNS berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi ruang penyampaian keluhan, tetapi menghasilkan kejelasan mengenai besaran kuota BBM yang sebenarnya dialokasikan untuk nelayan Sebatik sekaligus membuka peluang penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Tamrin juga meminta BPH Migas dilibatkan dalam pembahasan sehingga perhitungan kebutuhan dan kebijakan kuota dapat dijelaskan secara terbuka.
“Kami minta langsung RDP. Mudah-mudahan BPH Migas dari Tarakan bisa hadir dan menentukan berapa sebenarnya penambahan kuota yang dibutuhkan. Semua harus jelas,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, HNS berencana membawa perwakilan nelayan dari berbagai sektor, mulai dari pembudidaya rumput laut, koordinator bagang, hingga nelayan penangkap ikan.
Keterlibatan berbagai kelompok tersebut dinilai penting agar DPRD memperoleh gambaran yang utuh mengenai kebutuhan BBM berdasarkan karakteristik usaha perikanan masing-masing.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti permohonan RDP yang disampaikan HNS.
Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Nunukan lainnya untuk segera mengagendakan pembahasan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan distribusi dan kuota BBM nelayan.
Bagi HNS, penyelesaian persoalan BBM menjadi semakin penting karena Sebatik merupakan wilayah perbatasan yang aktivitas ekonominya sangat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. Ketersediaan BBM bukan hanya menyangkut kebutuhan operasional kapal, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Tamrin berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan BBM sesuai dengan kebutuhan nelayan.
“Harapan saya kuotanya bisa distabilkan. Pemerintah harus hadir di tengah kegelisahan nelayan pesisir, jangan tinggal diam menghadapi krisis BBM ini,” pungkasnya.